4 Menteri Beberkan Fakta di MK, Pengamat: Tuduhan Kecurangan Hanya Isapan Jempol

tvOnenews.com - Koordinator Nasional Relawan Prabowo-Gibran Digital Team (PRIDE), Anthony Leong berpendapat bahwa bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah tidak ada kaitannya dengan Pemilu dan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anthony setelah keempat menteri memberikan kesaksiannya di sidang Mahkamah Konstitusi.

Keempat menteri itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Pemberian bansos yang dipermasalahkan kuasa hukum dari Pasangan 01 dan Pasangan 03 tidak berkaitan dengan Pemilu dan Pilpres tahun ini.

"Pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada di dalam APBN. Hal tersebut juga sudah disetujui oleh semua partai politik yang ada di DPR," kata Anthony yang juga Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS).

Bahkan, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa dana Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan bansos tak ada perubahan signifikan dalam waktu enam tahun terakhir. Salah satunya pada periode Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan keterangan empat menteri itu, semuanya mematahkan apa yang selama ini dituduhkan oleh kuasa hukum Pasangan 01 dan Pasangan 03.

Baca Juga

Bansos PKH dan BPNT Mulai Cair Pekan Kedua April 2026, Cek Penerimanya di Sini

"Apalagi jika kita menyimak keterangan para saksi ahli dan saksi yang dihadirkan Pasangan 01 dan 03 selama ini di sidang MK kurang berhasil menguatkan dalil adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres," tambah Anthony.

Wakil Sekretaris Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) itu juga yakin masyarakat dapat menilai dari apa yang disampaikan di Sidang MK bahwa Pasangan 01 dan Pasangan 03 kesulitan untuk membuktikan dugaan adanya kecurangan dalam Pilpres 2024.

Anthony yakin bahwa akhirnya pasangan Prabowo-Gibran bisa memenangkan sidang MK. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu mengapresiasi kedewasaan masyarakat Indonesia dalam berpolitik.

Ia mengapresiasi perselisihan sengketa Pemilu dan Pilpres ke ranah MK ketimbang 'Pengadilan Jalanan' seperti turun ke jalan melakukan demonstrasi yang berujung agresi, karena itu dapat mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia.