Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Kaget Namanya Terdata Desil 4, Akui Tak Pernah Daftar Bansos

Yogyakarta, tvOnenews.com - Seorang anggota DPRD DI Yogyakarta mengaku terkejut setelah mengetahui namanya tercatat dalam desil empat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Padahal, ia menyebut tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos).

Informasi tersebut kemudian membuat dirinya mempertanyakan proses pendataan yang digunakan pemerintah. Sebab, sepanjang yang diketahuinya, ia tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bansos.

"Saya tentu cukup terkejut ketika mengetahui nama saya tercantum dalam Desil 4 DTSEN. Sepengetahuan saya, saya tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos, termasuk PKH. Selama ini, juga tidak pernah menerima bantuan tersebut," ungkap Lisman Puja Kesuma, Rabu (9/9/2026).

Politisi dari Fraksi Gerindra menyebut, persoalan ini bukan semata-mata persoalan pribadi pada dirinya. 

Justru hal ini bisa menjadi momentum untuk memastikan bahwa data sosial ekonomi masyarakat benar-benar akurat dan perlu terus diperbarui.

Baca Juga

Konsolidasi Hari Sumpah Pemuda, PEMIRA Ajak 1.000 Aktivis Muda Gabung ke Gerindra

Menurutnya, pendataan yang tepat sangat penting agar program bantuan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang memang membutuhkan.

"Sebagai wakil rakyat, saya berkepentingan agar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan jangan sampai justru tidak terdata atau terlewat," ucap Lisman.

Ia lantas mendorong pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) dan pihak terkait melakukan verifikasi apabila ditemukan data yang dinilai tidak sesuai.

"Sepengetahuan saya, sejauh ini belum pernah ada survei atau pendataan langsung dari BPS kepada saya terkait status tersebut. Karena itu, saya juga ingin mengetahui bagaimana proses dan sumber data tersebut bisa mencantumkan nama saya dalam desil 4," kata Lisman.

Wakil legislatif dari Dapil Sleman menghormati mekanisme pendataan yang dilakukan pemerintah.

Kalau ditemukan data yang kurang sesuai, tentu perlu ada ruang untuk verifikasi dan perbaikan. Ia ingin memastikan apakah memang terjadi kekeliruan pencatatan atau ada proses pendataan yang belum saya ketahui.

"Saya tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada nama saya. Kalau memang ditemukan ada persoalan dalam pemutakhiran data, saya berharap bisa menjadi masukan agar sistem pendataan semakin baik dan bantuan pemerintah semakin tepat sasaran," tuturnya.