Serahkan Draf Persoalan LSM Asing ke Kemendagri, PB HMI Minta Semua Pihak Waspada

tvOnenews.com - Persoalan LSM asing, terutama Greenpeace Indonesia (GPI) menjadi perhatian PB HMI. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Jenderal PB HMI Muh. Jusrianto menemui Kabag Organisasi Asing menjabat Plh Direktur Ormas Kemendagri Abdul Gafur. 

Menurut Muh. Jusrianto, keberadaan LSM asing dan pendukungnya banyak terlibat agenda kamuflase berkedok lingkungan hidup yang kontra terhadap kepentingan nasional.

“Kampanye negatif yang yang dimotori GPI bukanlah sesuatu yang bebas kepentingan, melainkan terikat pada kepentingan politik bisnis global," ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam kampanye negatif sawit Indonesia dilakukan secara sistematis, tidak lebih didasari oleh motif bisnis asing yang tidak ingin produsen sawit Indonesia bersaing di pasar global. 

"Ini sangat mudah dipahami menimbang pesatnya perkembangan industri minyak sawit di Indonesia dianggap sebagai kompetitor berbahaya bagi bisnis minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya yang diproduksi negara – negara maju,” ucap Muh Jusrianto.

PB HMI menilai negara maju memanfaatkan Greenpeace sebagai tukang gebuk melalui kampanye hitam. Alasannya, minyak sawit merupakan komoditas paling produktif dan dicari di banyak negara dengan produksi mencapai 40 persenm disusul minyak kedelai 29 persen, minyak Rapeseed 11 persen serta minyak bunga matahari, dan lainnya yang tidak mencapai 10 persen.

Baca Juga

Konsep MBG 2.0 Diharapkan Dapat Tingkatkan Kualitas dan Efektivitas Layanan Program Makan Bergizi Gratis

Dari data tersebut, tidak menampik bahwa aksi-aksi kampanye lingkungan yang dilakukan GPI dengan target khusus menyerang kelapa sawit Indonesia merupakan sesuatu yang sangat tendensius dan bermuatan kepentingan politik asing. 

PB HMI meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memblokir seluruh rekening yang dimiliki GPI. Hal itu guna mengungkap dari mana dana yang selama ini digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan kampanye dan aksi-aksi ilegal lainnya. Apalagi GPI tak lebih sekadar LSM asing dengan agenda utama mengganggu ketahanan nasional.

GPI merupakan perpanjangan tangan LSM asing yang memainkan peran khusus dalam melemahkan sendi-sendi utama perekonomian dan bisnis dalam negeri. Isu lingkungan yang digaungkan GPI hanyalah tameng demi menarik simpati publik. Terlebih,  isu lingkungan merupakan isu seksi yang mendapat atensi khusus dalam dunia internasional.