Dadan Hindayana sebut MBG Tetap Berjalan Normal di Daerah Mayoritas Tidak Puasa

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan normal di daerah yang mayoritas masyarakatnya tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan 2025.

"Pada Ramadhan ini pelayanan kan sangat tergantung daerah mana yang lebih banyak puasa, mana yang tidak puasa. Untuk tahap awal ini, mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya dibawa pulang untuk buka, kemudian untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasa, pelayanannya akan normal seperti biasa," kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Saat ditemui usai rapat koordinasi bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Dadan juga menyarankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah-daerah yang mayoritas Muslim untuk menyelenggarakan minimal satu kali buka puasa bersama.

Dadan juga memastikan menu Makan Bergizi Gratis untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa ya nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran hingga Rp2 triliun mulai Maret 2025.

Baca Juga

Ketua BEM UGM Diteror Usai Surati UNICEF Minta MBG Dihentikan, Natalius Pigai: Saya Pastikan Tidak Mungkin dari Pemerintah

"Diperkirakan Maret, mungkin per bulan bisa menyerap anggaran sampai Rp1-2 triliun per bulan," ujar Zulhas di Jakarta, Senin.

Zulhas menyampaikan serapan anggaran pada bulan Maret akan lebih besar lantaran jumlah penerima manfaat MBG bertambah secara bertahap, hingga jumlahnya ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir tahun.

Menurut dia, diperlukan koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencukupi kebutuhan bahan-bahan MBG. (ant/aag)