Pengamat: Andika Hazrumy Kalah di Pilkada Serang Karena Masyarakat Menolak Dinasti Politik

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan kekalahan pasangan Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna dalam Pilkada Kabupaten Serang pada 27 November 2024 menjadi panggung bagi masyarakat menolak dinasti atau dominasi politik keluarga yang telah lama mengakar di Banten.

"Kalahnya Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna sebagai pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Serang bentuk penolakan masyarakat terhadap dinasti politik," kata Fernando Emas, dalam keterangan persnya hari ini. 

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan gugatan Andika-Nanang, keputusan tersebut justru menuai tanda tanya besar di tengah publik.

Ia bahkan mengaitkan keputusan ini dengan sejarah kontroversial mantan Ketua MK Akil Mochtar yang terjerat kasus suap dalam penanganan sengketa pilkada.

"Jangan-jangan diterimanya gugatan Andika - Nanang terkait dengan pilkada Kabupaten Serang karena ada "main mata" antara penggugat dengan hakim MK?," tandasnya. Fernando juga menyoroti rekam jejak Andika Hazrumy dalam dunia politik. Sebagai mantan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, ia dinilai tidak memiliki prestasi yang cukup signifikan sehingga masyarakat enggan memberikan dukungan kepadanya. 

Bahkan, keberhasilannya menduduki berbagai posisi seperti anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga Wakil Gubernur, hanya karena faktor keluarga bukan atas kapasitas dan kompetensi personal.

Baca Juga

AMPG Harap Kepemimpinan Baru DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bawa Kemajuan Pesat

"Selain itu, Andika yang pernah menjadi Wakil Gubernur Banten periode 2017 - 2022 juga tidak memiliki prestasi sehingga masyarakat Serang tidak memilihnya," ucap Fernando.

Di sisi lain, pasangan pemenang pilkada, Ratu Rachmatu Zakiyah dan Najib Hamas, kini menghadapi tantangan besar. Mereka harus membuktikan bahwa kemenangan mereka merupakan hasil nyata dari keinginan masyarakat, bukan karena adanya campur tangan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, seperti yang ditudingkan sebagian pihak.

"Saya kembali mengingatkan masyarakat Serang dan Kabupaten yang melakukan PSU untuk tetap menolak dinasti politik agar mendapatkan pemimpin yang terbaik," pungkasnya. (ebs)