KCBI Hadir di Forum Strategis ISNU: Menyuarakan Kolaborasi Lintas Iman untuk Atasi Krisis Penerimaan Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Di tengah tantangan fiskal nasional dan krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola penerimaan negara, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menggelar forum bertajuk ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs pada Rabu (11/6/2025) di Lantai 8 Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta. 

Forum ini mengusung tema krusial: “Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara di Tengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional”. Diskusi ini menjadi wadah strategis pertukaran gagasan antar cendekiawan lintas disiplin dan lintas iman.

PP ISNU dibawah kepemimpinan Ketua Umum PP ISNU Bapak Prof. Dr. H. Kamaruddin Amin, M.A., yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI ini semakin aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan produktif untuk bangsa dan negara.

Acara diawali dengan Kata Sambutan oleh Ketua PP ISNU Bapak Hery Haryanto Azumi, S.Ag., M.M., M.H., Adapun narasumber pada kegiatan ini antara lain 1) Ketua Komisi XI DPR RI Bapak H. Muhammad Misbakhun, S.E., M.Sc.; 2) Pendiri Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bapak Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M. Int. Tax.; 3) Guru Besar Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional Prof. Dr. Edi Slamet Irianto., S.H., M.Si. Para narasumber menyoroti urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Dalam forum ini, Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia (KCBI) menunjukkan partisipasi aktif sebagai bagian dari upaya memperkuat dialog lintas agama dalam konteks kebijakan publik. Hadir mewakili KCBI adalah Ketua Harian DPP KCBI Bapak Eric Fernardo, S.I.P., M.Si. serta Ketua Bidang Media & Komunikasi DPP KCBI Bapak Erwin Hartono, S.Teks., M.M. Kehadiran mereka menegaskan posisi strategis KCBI dalam mendorong tata kelola ekonomi yang inklusif.

Diskusi berlangsung dinamis, ditutup dengan seruan kolaborasi dari tokoh lintas agama dan akademisi agar wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara tak semata menjadi agenda teknokratik, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan sosial dan gotong royong. KCBI, melalui kehadiran dua perwakilannya, menyampaikan komitmen untuk terus mendorong dialog lintas iman dalam desain kebijakan publik nasional. Sebuah langkah berarti dalam upaya membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadaban. (ebs)

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Desa: Batas Usia 25 Tahun Calon Kades Tetap Berlaku