MUI Dukung Penguatan Kewenangan BPKH agar Pengelolaan Dana Haji Lebih Optimal

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menilai penguatan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sangat perlu dilakukan.

Hal itu sebagai langkah strategis dalam pengelolaan dana haji secara lebih profesional dan optimal.

Menurut Amirsyah, pemisahan pengelolaan keuangan haji dengan penyelenggaraan haji sudah sangat tepat.

"Latar belakang pemisahan pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan haji memang sesuatu yang amat sangat wajar. Dulu saat digabungkan, banyak masalah yang muncul. Jadi pemisahan ini sudah tepat," kata Amirsyah dalam keterangannya, Selasa (29/7).

Oleh karena itu, lanjut Amirsyah, diperlukan dukungan dari DPR dan pemerintah agar posisi BPKH semakin kuat dalam ekosistem keuangan haji.

"Kami akan mengusulkan adanya pengawasan syariah yang sudah pernah kami sampaikan ke DPR, agar dalam perubahan Undang-Undang BPKH nanti terdapat norma yang memperkuat ekosistem keuangan haji secara menyeluruh," ujarnya.

Baca Juga

Setelah Kesthuri, KPK Berpeluang Tetapkan Tersangka Dari Asosiasi Lain di Kasus Korupsi Haji

Amirsyah kembali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan haji harus dilaksanakan oleh badan tersendiri, terpisah dari pelaksanaan teknis penyelenggaraan haji. (dpi)