Kementan: Pertanian Harus Jadi Modern, Tak Lagi Konvensional

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) Idha Widi Arsanti menyampaikan bahwa pertanian harus menjadi modern, tidak lagi konvensional.

“Kita juga harus merubah mindset, merubah pertanian kita yang tadinya konvensional menjadi pertanian modern. Ini adalah suatu keharusan, ini adalah suatu keniscayaan,” ucapnya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot di Jakarta, Minggu.

Dia menyatakan tidak boleh ada lagi petani gurem yang mengelola lahan 1-20 hektar. Para petani harus saling berkonsolidasi satu sama lain dalam satu kelompok agar mampu mengelola lahan sekitar 200 hektar (ha) untuk mencapai skala usaha yang ekonomi, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para pelaku.

Peralihan ke pertanian modern juga berimplikasi terhadap kewajiban penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, seperti menggunakan traktor, combine harvester (pemanen kombinasi), mesin dryer, hingga Rice Milling Unit (RMU/mesin penggiling padi)

“Dengan alsintan tersebut, maka biaya-biaya produksi, kehilangan hasil ini juga bisa ditekan, untuk kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih tinggi lagi kepada para petani dan para pelakunya,” ungkap Idha Widhi Arsanti.

Selain soal alsintan, pertanian modern juga menggunakan varietas unggul yang dikelola manajemen kelompok tani atau Brigade Pangan agar dapat bekerja secara bersama-sama.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim-Kalbar, Catatkan Transaksi Rp 2,529 Triliun

“Mereka punya struktur, mereka punya pembagian tugas, dan semua yang bertugas di dalam kelompok tani atau Brigade Pangan ini ini harus optimal melakukan fungsinya masing-masing, baik di sektor produksi, alsintan, pengelolaannya, kemudian pemasaran dan juga administrasi dan keuangan,” kata Kepala BPPSDMP Kementan.

Administrasi dan literasi keuangan juga dinilai merupakan hal penting bagi para petani. Dulu, lanjutnya, petani tak melakukan pencatatan, tetapi saat ini diwajibkan transparan dan akuntabel.

“Kita wajibkan untuk kemudian harus transparan, akuntabel, dan kemudian karena mereka akan bertransaksi dan kemudian juga memperoleh omset miliaran rupiah, maka tentu saja kita berharap mereka memiliki pengetahuan literasi keuangan dan digitalisasi literasi keuangan,” pungkasnya. (ant/aag)