Produksi Padi Nasional Tertekan: Kapasitas Hulu Melemah, Teknologi Minim, Lahan Lelah

tvOnenews.com - Pengamat pertanian Bustanul Arifin menyoroti melemahnya kapasitas produksi padi nasional akibat masalah serius di sektor hulu. Menurutnya, pola budidaya yang salah arah, lemahnya pemanfaatan teknologi, hingga praktik superintensif yang memaksa lahan terus-menerus berproduksi, membuat produktivitas padi justru menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data BPS produktivitas 5,25 ton per hektar. Turun dibanding tahun 2024 di mana produktivitas padi 5,29 ton per hektar. 

“Jadi poinnya adalah, memang sentuhan teknologi belum kelihatan dari Gambaran delapan bulan produksi padi di tahun 2025 ini.” kata pengamat pertanian Bustanul Arifin dalam diskusi perberasan yang digelar secara daring melalui kanal Youtube Mardani Ali Sera, Jumat (29/8/2025)  

Ia menjelaskan bahwa produksi padi kapasitasnya menurun. Sistem produksi pertanian Indonesia rentan gangguan ketersediaan air. Praktik sistem pertanian pangan saat ini menurunkan kapasitas produksi akibat degradasi lahan, erosi tanah menurunkan produktivitas pangan. 

“Jadi memang di hulu bermasalah. Dan bahkan ada kecenderungan budidaya super intensif, kira-kira dipaksa produksi terus dan menyebabkan land fatigue. Dan karena itu sudah pasti produktivitas turun. Nah kita wajib mengubah ini, dimulai manajemen di hulu, dan sekarang nyaris tidak dikerjakan. Jadi kita wajib melakukan pelestarian darah di hulu, tangkapan air, namanya catchment area. Kemudian kita kelola manajemen irigasinya” tegasnya.

Baca Juga

Enam Dekade Membaca Ulang Arti Furnitur yang Bekerja

Selain itu, fenomena guremisasi atau penyempitan kepemilikan lahan juga memperparah kondisi petani. Data menunjukkan jumlah rumah tangga usaha tani gurem—petani dengan lahan setengah hektare atau kurang—naik 18,6% atau bertambah 2,65 juta. 

“Dengan konteks ini, kalau kita berbicara, apakah petani beras bisa kaya walaupun harganya tinggi? Mungkin tidak. Karena yang mereka hasilkan tidak cukup untuk dimakan setahun," ungkap Bustanul.

Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg “at any quality” yang justru memicu kenaikan harga gabah di lapangan. 

“Awalnya Rp5.500, naik jadi Rp6.500, lalu Rp6.800, Rp7.000, sekarang sudah Rp8.000. Di lapangan, pada faktanya harga gabah mulai naik. Kalau harga gabah mulai naik, harga beras pasti naik, nggak harus jadi ahli ekonomi,” pungkasnya.(chm)