Soal Tuntutan 17+8, Ketum PBB: Jangan Pamer Gaya Hidup Mewah, Dengarkan Aspirasi Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan sikap resmi terkait maraknya aksi demonstrasi di berbagai daerah yang berujung tindakan anarkistis hingga menimbulkan korban jiwa.

Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra, mengungkapkan rasa belasungkawa mendalam kepada keluarga tujuh korban meninggal dunia dalam aksi tersebut. 

Korban antara lain Affan Kurniawan (pengemudi ojek online), Sarinawati, Syaiful Akbar, Muhammad Akbar Basri (pegawai DPRD Kota Makassar), Rusdamdiansyah (mahasiswa UMI Makassar), Rheza Sendy Pratama (mahasiswa Amikom Yogyakarta), serta Sumari (kusir becak di Solo).

“Semoga Allah SWT menerima amal ibadah mereka, memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan dengan kesabaran,” ujar Gugum saat konferensi pers di Markas DPP PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

Lebih lanjut, Gugum menegaskan sejumlah sikap resmi PBB. Pertama, mendukung pemerintah melakukan proses hukum secara transparan dan akuntabel terhadap pihak yang terlibat dalam jatuhnya korban jiwa. 

PBB juga meminta aparat keamanan mengedepankan profesionalisme, humanisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Baca Juga

Arab Saudi Sampaikan Duka Atas Gugurnya Praka Rico Pramudia dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Kedua, mendukung langkah pemerintah memulihkan situasi nasional agar kondusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. 

“Dialog terbuka dan penyampaian pendapat secara damai harus diutamakan,” tegasnya.

Ketiga, PBB mendorong pemerintah dan pejabat publik agar berkomitmen menghapus sumber-sumber kesenjangan sosial yang bisa memicu ketidakpuasan masyarakat, termasuk gaya hidup mewah yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.

“Fondasi kepercayaan rakyat tidak bisa dibangun dengan pencitraan, melainkan melalui sikap rendah hati, kesederhanaan, serta keteladanan moral,” kata Gugum.

Selain itu, PBB juga menegaskan pentingnya akses keadilan bagi seluruh rakyat. Gugum menolak prinsip “No Viral, No Justice” yang sering muncul di masyarakat.

“Keadilan adalah hak semua anak bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kader, simpatisan, dan keluarga besar PBB di seluruh Indonesia untuk menjaga ketenangan, kewaspadaan, solidaritas sosial, serta menolak segala bentuk provokasi dan ajakan anarkis.

“Alhamdulillah, PBB punya komunikasi yang baik. Kami pastikan kader di daerah tidak ada yang bergaya mewah ataupun bertingkah aneh. Sebab, pada dasarnya kita semua adalah wakil rakyat,” jelasnya.

Menindaklanjuti poin ke-8 dari 17+8 Tuntutan Rakyat, PBB juga mewajibkan 174 pejabat publik mereka yang duduk di DPRD seluruh Indonesia untuk membuka forum dialog dan menampung aspirasi masyarakat di wilayah masing-masing.

Sekjen PBB, Yuri Kemal Fadlullah, menambahkan bahwa partainya akan terus menjembatani aspirasi rakyat.

“Sebagai partai berlandaskan nilai Islam dan kebangsaan, PBB yakin jalan damai, dialog, dan musyawarah adalah cara terbaik menyelesaikan persoalan bangsa,” ujarnya.(lgn)