Waketum PERADI Harris Arthur Hedar Resmi Pimpin IADIH Universitas Jayabaya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum DPN PERADI, Harris Arthur Hedar resmi didapuk menjadi Ketua Umum Pengurus Perkumpulan Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum (IADIH) Universitas Jayabaya periode 2025-2030, Jumat (19/9).

Dalam acara pengukuhan tersebut, turut hadir sejumlah alumni kenamaan dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, seperti Hakim Agung Yanto, Hakim Agung Soesilo, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, dan Rektor Universitas Jayabaya, Fauzie Yusuf Hasibuan.

Pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/KU-IADIH/IX/2025, yang dibacakan Sekretaris Umum IADIH, yang juga ketua pelaksana acara, Faizal Hafied.

"Sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Ilmu Hukum, pada momentum ini saya ingin mengingatkan kita semua, bahwa arah kita harus beriringan dengan visi besar Universitas Jayabaya, sebagai teaching university yang unggul, universitas yang tidak hanya melahirkan sarjana berilmu, tapi insan berintegritas yang siap bersaing dalam panggung global," kata Harris dalam sambutannya.

Harris menjelaskan, visi IADIH terangkum dalam empat dimensi, yakni IADIH untuk rakyat, untuk bangsa, untuk dunia dan untuk integritas.

"Untuk rakyat, kami hadir. Untuk bangsa, kami berkonstruksi, dan dunia, kami bersuara, dan untuk integritas, kami berdiri tegak," ujar Harris.

Baca Juga

Program Strategis Nasional Harus Dikawal Dengan Kritik yang Konstruktif dan Berbasis Solusi

Dalam rangka merealisasikan keempat dimensi tersebut, lanjut Harris, IADIH akan menjalankan beberapa program, di antaranya menjalankan pertemuan nasional IADIH yang bertema hukum untuk semua, hingga mengadakan peluncuran hukum harian untuk rakyat di kota-kota besar sebagai bentuk pengabdian nyata.

Lebih jauh, dalam kesempatan itu, Harris turut mengingatkan kalau alumni Ilmu Hukum Universitas Jayabaya tidak boleh sekadar hadir, tetapi harus menjadi subjek sejarah.

"Kita adalah guardian of justice. Kita adalah penjaga fairness. kita adalah pewaris nilai luhur Pancasila. Oleh sebab itu, kita harus menjadi penjaga demokrasi, pengawal konstitusi, penerang masyarakat, sekaligus benteng rakyat dari mafia hukum," ujarnya.