SPKS Minta Menteri Keuangan Tinjau Ulang Pajak dan Pungutan Ekspor Sawit

Jakarta, tvOnenews.com — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meninjau ulang kebijakan pajak dan pungutan ekspor sawit. 

Aturan tersebut dinilai membebani 3,5 juta petani sawit dan berdampak pada 14 juta jiwa keluarga petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menuturkan petani sawit tengah menghadapi tekanan ekonomi berat akibat tingginya harga pupuk dan bahan makanan, sementara harga jual tandan buah segar (TBS) tertekan karena adanya Bea Keluar (BK) dan Pungutan Ekspor (PE) pada ekspor crude palm oil (CPO).

“Dana pungutan sawit yang dikelola BPDP sekitar 90 persen hanya digunakan untuk menyubsidi harga biodiesel, sehingga lebih banyak menguntungkan industri besar yang memiliki pabrik biodiesel,” ujar Sabarudin di Kendari, Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, sejak perubahan aturan pungutan sawit pada 2015, mayoritas dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak menyentuh kebutuhan langsung petani. 

Menurut SPKS, setiap kenaikan 1 persen pungutan ekspor dapat menekan harga TBS sebesar Rp 300–Rp 500 per kilogram.

Di sisi lain, Kementerian ESDM baru-baru ini menambah alokasi subsidi biodiesel B40 sebesar Rp 16 triliun pada 2025. Angka ini membuat kebutuhan subsidi biodiesel diperkirakan mencapai Rp 67 triliun tahun depan. 

SPKS menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan sektor Public Service Obligation (PSO) dan tidak menyentuh kesejahteraan petani.

“Dimana keadilan hidup bagi petani sawit, jika dana pungutan hanya untuk subsidi biodiesel sementara petani harus menanggung kenaikan harga makanan dan pupuk?” kata Sabarudin.

SPKS juga mendorong Presiden Prabowo Subianto ikut menata ulang regulasi agar kebijakan sawit lebih berpihak pada petani. 

Menurut data SPKS, 42 persen dari total lahan perkebunan sawit nasional dikelola petani, atau sekitar 7,2 juta hektar yang menopang kehidupan 3,57 juta keluarga dengan total 14,3 juta jiwa.

Sabarudin mengusulkan agar dana pungutan sawit digunakan untuk penyediaan pupuk, perbaikan jalan kebun, dukungan sarana transportasi, serta insentif harga TBS bagi petani yang menyuplai biodiesel nasional.

Dorong Kemitraan Langsung

Selain itu, SPKS menekankan pentingnya kemitraan langsung antara perusahaan penerima subsidi biodiesel dengan petani.

Hal ini seiring dengan rencana pemerintah melanjutkan program biodiesel dari B40 pada 2025 menuju B50 pada awal 2026.

“Kalau petani sebagai penyedia bahan baku utama tidak dilibatkan langsung, manfaat program biodiesel tidak akan sampai ke akar rumput. Pemerintah sebaiknya mewajibkan perusahaan bermitra langsung dengan petani, karena dana subsidi berasal dari pungutan petani sendiri,” tegas Sabarudin.

Menurutnya, kemitraan yang adil akan menciptakan harga TBS yang lebih layak, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan memperkuat koperasi petani.(lgn)