HKI Desak Satgas Investasi Atasi Hambatan di Lapangan dan Percepat Realisasi Investasi

tvOnenews.com - Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendorong penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Investasi sebagai upaya strategis mempercepat arus masuk modal ke Indonesia.

"Investasi yang masuk saat ini jumlahnya signifikan, pipeline investasi di kawasan industri terus bertambah. Namun, tanpa solusi konkret atas hambatan birokrasi dan teknis, investasi itu bisa saja batal atau pindah ke negara pesaing," ujar Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana di Jakarta, Senin.

Disampaikan dia, pihaknya mencatat beberapa persoalan mendasar yang berulang kali menjadi keluhan dan kendala investasi dari para investor.

Seperti, perbedaan interpretasi aturan antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah, penetapan tata ruang, maupun perizinan lingkungan, perubahan regulasi, serta perlu adanya penguatan pengembangan infrastruktur dan utilitas di luar kawasan industri.

Oleh karena itu, HKI menegaskan satgas harus berperan lebih dari sekadar forum koordinasi, melainkan menjadi problem solver dengan mandat eksekusi yang kuat.

Beberapa langkah yang dinilai krusial yaitu menjadi single command yang menjembatani pusat dan daerah, sehingga izin, tata ruang, dan regulasi tidak lagi saling bertentangan.

Baca Juga

Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Dinilai Kokohkan Integritas dan Kedaulatan Bangsa

Mengawal langsung investasi prioritas dengan model case management, yang mana hambatan spesifik dapat diurai cepat melalui jalur lintas kementerian/lembaga, memastikan layanan investasi berjalan dengan target waktu pasti (service level agreement) agar tidak ada proses berlarut-larut, serta memberikan laporan berkala kepada Presiden dan publik.

Menurut dia, pihaknya berkomitmen mendorong investasi baru dan meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur maupun sektor pendukungnya.

Memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata, sehingga tidak terpusat hanya di wilayah tertentu.

Komitmen selanjutnya mendukung hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sesuai agenda pembangunan nasional, serta memperkuat rantai pasok industri yang lebih terintegrasi dan kompetitif di pasar global.

"Indonesia harus mampu membuktikan bahwa pipeline investasi yang masuk benar-benar terealisasi di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas kertas," kata Ma'ruf.(chm)