Leony Vitria Kritik Anggaran Pemkot Tangsel, Pakar: Belum Tentu Ada Kerugian Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Selebritas Leony Vitria menyoroti sejumlah kebijakan dan alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang dinilai tidak sebanding dengan peningkatan fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui akun Instagram pribadinya, Leony mengungkapkan keprihatinannya terhadap beberapa pos anggaran yang dianggap janggal. 

Ia menyoroti biaya konsumsi rapat yang dinilai terlalu tinggi, serta anggaran besar untuk pengadaan alat kantor dan suvenir, sementara alokasi dana untuk perbaikan jalan justru relatif kecil.

“Kalau dana konsumsi rapat bisa segitu besar, tapi jalanan masih rusak dan penerangan minim, masyarakat tentu bertanya-tanya,” tulis Leony dalam unggahannya.

Menanggapi hal itu, pihak Pemkot Tangsel menyatakan bahwa besaran anggaran tersebut merupakan data tahun 2024 yang sudah tercatat dalam APBD terbaru. 

Anggaran tersebut juga telah melalui audit dan review oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga

Viral Dugaan Child Grooming Kepala Sekolah ke Siswi di Tangsel, Langsung Dinonaktifkan Yayasan

Menurut Pemkot, seluruh pos anggaran disusun berdasarkan kebutuhan belanja daerah dan disesuaikan dengan kondisi inflasi terkini.

“Seluruh pengeluaran telah mengikuti mekanisme APBD dan hasil audit lembaga keuangan negara,” demikian pernyataan resmi Pemkot Tangsel.

Kenaikan anggaran tak serta-merta menandakan penyimpangan

Pakar Keuangan dan Perhitungan Kerugian Negara, Eko Sembodo, menjelaskan setiap tahun BPK secara rutin memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk seluruh kegiatan yang dananya disahkan dalam APBD.

“Apabila ada kenaikan atau kejanggalan dalam anggaran, BPK pasti mengetahuinya karena setiap laporan akan diaudit dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” ujar Eko dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

Ia menambahkan, seluruh rancangan anggaran terlebih dahulu dibahas bersama pemerintah daerah dan DPRD, sebelum akhirnya disahkan menjadi APBD resmi.

“Kalau ada kenaikan untuk satu kegiatan, pasti dibicarakan lagi dengan DPRD untuk disetujui. Jadi, anggaran besar belum tentu menandakan adanya kerugian negara,” kata Eko.

Lebih lanjut, Eko menilai bahwa kritik masyarakat terhadap anggaran pemerintah adalah hal yang wajar. 

Namun, ia mengingatkan bahwa membaca dokumen APBD tidak bisa setengah-setengah karena setiap pos memiliki tujuan dan manfaat berbeda.

“Lebih baik kita lihat hasil dari kegiatan tersebut. Apakah memberi manfaat bagi masyarakat atau tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyusunan APBD selalu melibatkan dua pihak, eksekutif dan legislatif, sehingga setiap perubahan atau tambahan anggaran tetap berada dalam koridor hukum dan transparansi publik.

“Kalau masyarakat ingin menyampaikan kritik, bisa dilakukan melalui DPRD sebagai wakil rakyat. Yang penting, analisisnya menyeluruh dan objektif,” kata Eko.(lgn)