Dari Energi Surya hingga Panas Bumi, 5 Langkah Nyata Percepat Transisi Energi Bersih di Indonesia Menuju Nol Emisi 2060

tvOnenews.com - Upaya global menuju energi bersih semakin meningkat dalam satu dekade terakhir. Laporan International Energy Agency (IEA) mencatat investasi dunia pada energi hijau mencapai lebih dari US$ 2,8 triliun pada tahun 2024. 

Negara seperti Jerman, Tiongkok, dan India telah membuktikan bahwa energi terbarukan bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Indonesia sendiri memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang bersumber dari tenaga surya, air, angin, dan panas bumi.

Melansir dari laman Climate Policy Initiative (CPI), total investasi sektor ketenagalistrikan Indonesia pada periode 2019–2023 mencapai US$ 38,02 miliar. Namun, untuk mencapai target iklim nasional dibutuhkan investasi sekitar US$ 19,4 miliar per tahun hingga 2030.

Data tersebut menjadi pengingat bahwa transisi energi memerlukan strategi pembiayaan yang lebih efisien, terarah, dan kolaboratif. Keberhasilan transisi energi tidak hanya bergantung pada besar dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana investasi tersebut mengalir ke sektor yang tepat.

Agar upaya transisi energi berjalan lebih cepat dan efektif, berikut lima langkah konkret yang direkomendasikan:

1. Prioritaskan Energi Surya dan Air Sebagai Pilar Utama

Baca Juga

Di Tengah Ketidakpastian Global, Industri Mulai Beralih ke Energi Surya untuk Tekan Biaya Operasional

Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 3,7–20 gigawatt (GW) dan tenaga air lebih dari 75 GW, menurut data Kementerian ESDM. Pemanfaatan lahan non-produktif, atap gedung, dan kawasan industri bisa mempercepat pengembangan tenaga surya nasional. 

Peningkatan efisiensi panel surya dari 4% menjadi 16% dapat menurunkan biaya produksi listrik hingga Rp 731 per kWh, jauh lebih hemat dibanding listrik dari diesel yang mencapai Rp 2.541 per kWh.

2. Dorong Kemitraan Publik-Swasta dalam Investasi Hijau

73,72 persen pembiayaan listrik nasional berasal dari sektor swasta, menunjukkan peluang besar untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Skema kemitraan publik-swasta (PPP) dapat membantu mempercepat pembangunan proyek energi bersih tanpa membebani anggaran negara. 

Insentif fiskal seperti penghapusan pajak impor peralatan EBT dan kebijakan tarif listrik ramah lingkungan bisa menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri.

3. Tingkatkan Transparansi dan Arahkan Dana ke Proyek Rendah Karbon