Kegiatan edukasi mengenai potensi besar serta keunggulan panas bumi sebagai sumber energi bersih pendukung pembangunan nasional berlangsung di Car Free Day (CFD) Cianjur, Jawa Barat pada Minggu (6/9/2026).
Pemerintah menegaskan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
PT Pertamina (Persero) semakin mempertegas komitmennya dalam menyukseskan transisi energi nasional dengan memprioritaskan pengembangan energi bersih, khususnya panas bumi.Â
Lima langkah nyata agar Indonesia dapat mempercepat transisi menuju target nol emisi bersih 2060. Potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa seara produksi, kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia saat ini mencapai 2.744 megawatt (MW).
Indonesia memiliki potensi sumber daya panas bumi yang besar, mencapai 23.742 Megawatt (MW). Dari jumlah itu, masih terdapat peluang besar pengembangan panas bumi di Indonesia.Â
Hadirnya PLTP Lumut Balai Unit 2 milik PGE ini akan menambah kapasitas panas bumi di Area Lumut Balai sebesar 55 MW, sehingga kapasitas area ini mencapai 110 MW.
ADB tandatangani kesepakatan pembiayaan kepada PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) sebesar 92,6 juta dolar AS untuk pengembangan fasilitas panas bumi di Solok.
Melihat besarnya potensi enegi hijau di Indonensia, Menteri Rosan Roeslani bermaksud menggandeng investor Inggris untuk turut memanfaatkan peluang EBT yang ada.
Timnas Singapura mengakhiri kiprahnya di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil pahit. The Lions dihajar Malaysia enam gol tanpa balas di Stadion Si Jalak Harupat.
Thailand sudah lebih dahulu memastikan finis sebagai juara grup dan menantang Timnas Indonesia di babak final FIFA ASEAN Cup sebelum akhirnya kalah dari Filipina
Rocky Gerung menyampaikan beberapa kata usai dilantik jadi Anggota Wantimpres di Istana Negara, Jumat (2/10/2026). Menurutnya, Wantimpres bertugas melihat persoalan yang muncul dari sebuah kebijakan secara lebih mendalam.