Petani Sawit Keluhkan Sulitnya Jual Kredit, SPKS Desak RSPO Tinjau Ulang Mekanisme Sertifikasi

Jakarta, tvOnenews.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyuarakan keprihatinan atas kesulitan yang dialami petani sawit mandiri dalam mengakses manfaat ekonomi dari sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Meski sejumlah kelompok tani berhasil meraih sertifikat keberlanjutan, mereka disebut masih kesulitan menjual kredit RSPO yang menjadi salah satu sumber insentif utama dari program tersebut.

“Sebagai contoh, Koperasi Produsen Perkebunan Persada Engkersik Lestari di Kalimantan Barat, anggota SPKS yang telah bersertifikat RSPO sejak 2024, hingga kini belum dapat menjual kredit yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya masa sertifikat,” ujar Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Sabarudin menilai kondisi ini merupakan isu mendesak yang membutuhkan perhatian serius dari pihak RSPO. Ia menegaskan, para petani telah mengeluarkan sumber daya dan biaya besar untuk memenuhi standar keberlanjutan RSPO, namun belum memperoleh manfaat ekonomi yang dijanjikan.

“Kami merasa kecewa ketika upaya petani memenuhi standar RSPO tidak disertai manfaat ekonomi melalui penjualan kredit. Ini menimbulkan pertanyaan soal efektivitas sistem yang selama ini diklaim mendukung petani kecil,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sabarudin menyoroti lambannya sekretariat RSPO dalam memfasilitasi pertemuan antara pembeli kredit dan petani sawit mandiri. Menurutnya, proses yang tidak transparan itu justru terkesan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Baca Juga

Petani Sawit Disebut Merugi Ratusan Miliar, Pemerintah Diminta Segera Percepat Program Kemitraan

“Sekretariat RSPO sangat lamban dan belum bisa memastikan adanya pembeli kredit bagi petani sawit mandiri. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa RSPO lebih memprioritaskan perusahaan besar yang memiliki jalur pasok langsung,” tambahnya.

SPKS memperingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, semangat petani kecil untuk mempertahankan praktik Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat RSPO bisa menurun.

“Kendala ini berpotensi menghambat upaya menciptakan inklusivitas dalam sektor sawit berkelanjutan. Petani kecil bisa kehilangan motivasi karena merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan,” jelas Sabarudin.

Menyikapi situasi ini, SPKS mendesak agar konferensi RSPO di Kuala Lumpur pada 3–5 November 2025 mendatang memberi ruang khusus untuk membahas dan meninjau ulang mekanisme penjualan kredit RSPO bagi petani sawit mandiri.

“Kami berharap forum RSPO dapat membuka dialog konstruktif dan menemukan solusi yang memastikan kredit RSPO milik petani bersertifikat terserap secara adil oleh pasar global,” tutupnya.