Pelayanan dengan Cinta dan Kemanusiaan
- Istimewa
Secara global, program ini juga sejalan dengan UNDP Digital Strategy 2022–2025 dan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mendorong inovasi, transparansi, serta pembangunan kelembagaan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, program ini mendukung visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran untuk membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang humanis.
Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap melalui pendekatan jangka pendek (0–2 bulan), menengah (3–6 bulan), dan panjang (7–18 bulan). Hasil akhirnya ditargetkan berupa terbentuknya platform layanan digital Hindu nasional yang mampu mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari tanda daftar rumah ibadah, kelembagaan, pendidikan keagamaan, hingga rekomendasi layanan keumatan dalam satu sistem terpadu.
Transformasi digital ini tidak hanya menitikberatkan pada teknologi, tetapi juga memperkuat nilai-nilai tata kelola yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Kami ingin memastikan setiap layanan keagamaan di Ditjen Bimas Hindu berbasis data, berstandar nasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Ini bukan hanya perubahan teknis, tetapi perubahan budaya kerja menuju birokrasi digital yang melayani,” tegas Prof. Duija.
Kementerian Agama menargetkan peningkatan indeks kualitas layanan publik Ditjen Bimas Hindu dari skor 94,10 pada 2023 menjadi 95,00 pada 2025. Target tersebut menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan layanan yang semakin cepat, mudah, akurat, dan berkeadilan bagi seluruh umat Hindu di Indonesia.
Transformasi tata kelola ini diyakini tidak hanya memperkuat nilai kebinekaan dan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta memperkokoh stabilitas sosial dan harmoni budaya bangsa.
Dengan dukungan Kementerian Agama, pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat Hindu di seluruh Indonesia, program ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pelayanan publik keagamaan yang inklusif, profesional, dan berkeadilan.
Transformasi digital bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi cara baru pemerintah hadir melayani umat Hindu di seluruh pelosok negeri dengan layanan yang lebih cepat, transparan, dan membahagiakan,” tutup Prof. Duija.(chm)
Load more