Gawat! Layanan Puskesmas Surabaya Kena Semprot DPRD

tvOnenews.com - Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Imam Syafii, melontarkan kritik keras terhadap kualitas layanan di 63 Puskesmas se-Kota Surabaya. Sorotan tajam itu muncul setelah rapat kerja yang mengevaluasi pengelolaan anggaran dan pelayanan kesehatan.

Menurut Imam Syafii, pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat Puskesmas dinilai masih belum maksimal karena terkendala oleh kekurangan tenaga medis yang parah.

Kekurangan Nakes dan Dana Mengendap
Data yang dimiliki Komisi D menyebutkan bahwa Kota Pahlawan saat ini masih kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di berbagai Puskesmas.

"Kekurangan tenaga kesehatan ini tentu saja mempengaruhi langsung kualitas pelayanan kepada warga," tegas Imam.

Lebih mencengangkan, dewan juga menemukan bahwa sebagian besar Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki dana simpanan atau "tabungan" yang cukup besar.

"Ada Puskesmas yang tabungannya mencapai ratusan juta, bahkan ada yang punya simpanan hingga Rp 2 miliar," ungkapnya.

Baca Juga

RSUD Dr Soetomo Surabaya Pastikan Pasien Meninggal Bukan Akibat Asap Kebakaran

Ironisnya, dana mengendap ini tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menutupi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perbaikan fasilitas. Padahal, status BLUD seharusnya membuat Puskesmas lebih mandiri.

"Kami mendorong supaya ini karena statusnya BLUD, uang simpanan yang ada di situ bisa dipakai untuk sementara waktu meng-hire tenaga medis tambahan. Tidak semua harus menunggu APBD," kata Imam.

Alur BPJS Gratis Bikin Warga Bingung
Tak hanya soal SDM dan anggaran, Komisi D juga menyoroti masalah teknis yang kerap membuat warga kebingungan, yaitu minimnya informasi terkait prosedur layanan BPJS gratis.

Banyak Puskesmas belum menempelkan alur pelayanan BPJS gratis di ruang tunggu atau loket.

"Harus ada petunjuk jelas di ruang tunggu atau loket. Jadi warga tahu bagaimana prosedur aktifasi atau penonaktifan BPJS tanpa harus bingung tanya sana-sini," tegas politisi tersebut.

Komisi D memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja Puskesmas, khususnya dalam pemanfaatan dana simpanan BLUD demi memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat benar-benar meningkat.(chm)