Menuju Indonesia Emas 2045: Food Policy Fellowship Rumuskan Strategi Pengendalian PTM dan GGL

“Kebijakan pangan dan inovasi teknologi, seperti NSS, harus berjalan bersama dalam visi yang sama : Indonesia Maju. Kebijakan pangan dan inovasi teknologi harus human-centric, menempatkan manusia bukan sekadar obyek regulasi melainkan tujuan dari pembangunan nasional,” ungkap Cazadira Fediva Tamzil, Direktur Eksekutif Pijar Foundation.

Sumber :

• Istimewa

Rangkaian Rekomendasi Output Food Policy Fellowship 2025

Sebagai tujuan utama, fellowship merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek, prioritas diarahkan pada penguatan koordinasi lintas kementerian melalui pembentukan platform kolaboratif yang lebih terstruktur di bawah Kemenko PMK.

Pada saat yang sama, percepatan penyusunan peraturan turunan PP 28/2024 menjadi krusial agar definisi teknis, mekanisme pelaksanaan serta standar batas ambang GGL memiliki kepastian regulasi yang dapat diterapkan secara praktis.

Dalam jangka menengah, peserta mendorong penyusunan National Roadmap pengendalian GGL dan pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang disepakati bersama lintas pemangku kepentingan. 

Roadmap perlu memuat tahapan implementasi yang jelas, periode transisi yang memadai bagi industri serta insentif kebijakan untuk mempercepat reformulasi. Strategi komunikasi publik dan edukasi gizi yang sistematis juga dinilai penting untuk membentuk perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan meningkatkan penerimaan terhadap produk reformulasi.

Dalam jangka panjang, Indonesia didorong untuk membangun ekosistem inovasi pangan yang berkelanjutan melalui pengembangan Centre of Excellence reformulasi pangan, penguatan rantai pasok bahan baku alternatif berbasis potensi lokal serta penerapan skema insentif dan disinsentif yang mendorong inovasi dan kepatuhan regulasi. Seluruh proses ini perlu ditopang oleh sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta terhubung dengan kolaborasi regional dan internasional agar sejalan dengan standar global dan meningkatkan daya saing industri pangan nasional.

Hasil fellowship ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat implementasi kebijakan gizi nasional, mendorong reformulasi pangan serta menekan beban ekonomi akibat PTM.