Gelar Aksi Damai di Kementerian ESDM, Massa Dorong Evaluasi Tata Kelola Pertambangan di Konawe Utara

Jakarta, tvOnenews.com - Massa yang mengatasnamakan Barisan Solidaritas Masyarakat Lingkar Tambang Konawe Utara (Basmalaku) menggelar aksi damai di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) dan PT Antam Tbk, Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Aksi digelar sebagai refleksi akhir tahun dalam mengevaluasi kinerja tata kelola pertambangan mineral di Konawe Utara yang dinilai tak berdamapak terhadap signifikan bagi ekonomi wilayah tersebut.

Kordinator Umum Basmalaku sekaligus Ketua Umum Asosiasi Tambang, Hendrik Sao-Sao mengatakan terdapat kesenjangan struktural antara besarnya aktivitas ekstraktif dengan tingkat kemajuan sosial-ekonomi masyarakat lingkar tambang.

“Selama puluhan tahun, Konawe Utara menjadi penyumbang signifikan bagi rantai pasok nikel nasional. Namun, indikator pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang tidak mengalami perubahan. Ini adalah indikasi bahwa kebijakan pertambangan telah gagal mentransformasikan kekayaan alam menjadi kesejahteraan yang terdistrubusi secara adil,” katanya.

Hendrik menilai hilangnya keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa model pengelolaan sumber daya mineral di Konawe Utara cenderung berorientasi pada ekstraksi komoditas semata bukan pada pembangunan berkelanjutan yang memasukkan variabel masyarakat, lingkungan, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama.

Ia menegaskan minimnya keterlibatan masyarakat, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan usaha pertambangan di Konawe Utara sehingga tidak memperoleh ruang proporsional dalam rantai nilai ekonomi.

Baca Juga

Kejagung Tahan MTP, Tersangka Kelima Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel

Pihaknya pun mendorong Kementerian ESDM untuk mengambil langkah korektif dan memastikan ekstraksi pengelolaan pertambangan memberikan manfaat nyata, terukur, dan berkeadilan bagi masayarakat lokal.

“Refleksi akhir tahun ini merupakan momentum untuk mengevaluasi kembali secara serius dan menyeluruh paradigma  tata kelola pertambangan yang di jalankan oleh seluruh para pemegang IUP di Konawe Utara. Kekayaan alam tidak boleh berhenti sebatas angka dan laporan produksi; SDA harus bertransformasi menjadi nilai sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ikram.

Adapun dalam aksi damai tersebut pihak Kementerian ESDM melalui Stafsus Menteri ESDM, M. Pradana Indraputra
menemui masaa dan berjanji merealisasikan tuntuta demo tersebut.

“Basmalaku menegaskan bahwa aksi ini adalah kontribusi pemikiran publik untuk mengingatkan negara bahwa amanat konstitusi mengenai pengelolaan sumber daya alam harus secara Adil sosial dan berpihak kepada masyarakat sebagai tujuan, bukan ajang bisnis antar elit yang bertopeng di balik Regulasi,” kata Juru Bicara Basmalaku, Uksal Tepamba.(raa)