SPKS Desak BPDP Segera Salurkan Dana Sawit untuk Bantu Korban Banjir Sumatera

Jakarta, tvOnenews.com — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi petani sawit rakyat yang terdampak banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Ketua Umum SPKS, Sabarudin menyebut skala kerusakan akibat banjir kali ini sangat besar. 

Sedikitnya satu juta petani sawit rakyat dilaporkan kehilangan akses menuju kebun, terhambat aktivitas panen, hingga mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.

“Ketika satu juta petani terdampak, ini bukan sekadar bencana biasa. Ini situasi yang membutuhkan respons cepat, terarah, dan berpihak kepada petani,” tegas Sabarudin, Sabtu (13/12/2025).

Lebih jauh, ia menyoroti bahwa dana sawit yang dikelola BPDP berasal dari pungutan ekspor sawit yang dikumpulkan setiap tahun, dengan nilai mencapai Rp30–50 triliun. 

Menurutnya, dana tersebut juga merupakan kontribusi petani dan pelaku industri dari dalam negeri. 

Baca Juga

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Sidoarjo Perkuat Kesiapan Personel dan Peralatan

Oleh karena itu, penggunaan dana untuk membantu petani di masa bencana dianggap sebagai langkah yang wajar dan selaras dengan prinsip keadilan.

“Ini menyangkut keberlangsungan hidup jutaan keluarga petani sawit,” ujarnya.

Banjir yang melanda tiga provinsi tersebut tidak hanya merusak kebun, tetapi juga memutus jalan distribusi dan memperlambat putaran ekonomi di tingkat petani. 

SPKS menilai kehadiran negara melalui dukungan dana sawit menjadi sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan.

Sabarudin menyinggung penggunaan dana sawit selama ini yang dinilai terlalu berat ke program biodiesel. 

Ia menyebut lebih dari 90 persen dana BPDP dialokasikan untuk subsidi biodiesel yang mayoritas dinikmati perusahaan besar.

“Dalam situasi seperti ini, petani jangan dibiarkan menanggung beban sendirian. Sudah saatnya dana sawit dialokasikan lebih luas untuk kepentingan petani,” ujarnya.

SPKS menekankan agar penyaluran dana dilakukan secara cepat, transparan, dan melibatkan organisasi petani, sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

“Ini saatnya negara hadir untuk petani,” tutup Sabarudin.