Pemerintah Dinilai Respons Cepat Tangani dan Beri Bantuan Bencana di Sumatera Secara Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - 98 Resolution Network melakukan kegiatan agenda khusus bertajuk 'Tali Kasih Natal'.

Dalam rangkaian agenda tersebut turut serta berisikan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga yang berlangsung pada Sabtu (20/12/2025) dengan total penyaluran 8.000 paket sembako yang bersumber dari Bantuan Presiden (Banpres) dan dukungan BUMN.

Juru bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy Sumantri mengatakan gerakan Warga Peduli Warga dilakukan secara simultan diberbagai daerah. 

Menurutnya penyaluran Banpres se-Jabodetabek dipusatkan di Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi, dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara serta dilakukan serentak pada sejumlah daerah lain di Indonesia.

“Di Kota Ambon, disalurkan sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura," kata Agus Teddy kepada awak media, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).

Agus Teddy juga menyampaikan penyaluran Tali Kasih Natal dilakukan di Langowan, Sulawesi Utara, dengan distribusi sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) melalui Sekretariat Negara. 

Baca Juga

Amsal Sitepu Ungkap Penyebab Kasus Hukumnya Berlarut: Kalau Tahu dari Awal, Saya Tidak Sampai 131 Hari Ditahan

Menurutnya kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan solidaritas sosial lintas daerah menjelang perayaan Natal 2025.

Dalam kesempatan yang sama, pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti menegaskan bahwa pemerintahan era Prabowo-Gibran telah sangat optimal dalam penanganan bencana di Sumatera. 

“Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatera," ujar Haris.

Haris menekankan pentingnya hak publik atas informasi kebencanaan. 

Oleh karena itu, pihaknya mendorong komunikasi pemerintahan Prabowo untuk menaksimalkan perannya dalam menginformasikan setiap langkah dan tahapan darurat bencana.

Menurut Haris, beredarnya disinformasi terjadi karena fokus pemerintah pada kerja lapangan. 

“Petugas BNPB, prajurit TNI/ Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan dari berbagai komunitas sosial yang sedang bertugas tanggap darurat di lapangan bukan konten kreator atau influenser. Mereka tidak jadikan jadikan bencana dan penderitaan rakyat yang terdampak bencana sebagai objek konten dan narasi medsos," kata Haris.