Sorot Isu Lingkungan Hingga Bencana Alam, Marinus Gea Paparkan Pendekatan Baru Lewat Disertasinya

Jakarta, tvOnenews.com - Isu lingkungan kian mencuat dipublik usai rentetan bencana alam yang kerap disangkut pautkan kerusakan ekosistemnya.

Isu lingkungan semakin menjadi bahan perbincangan publik usai Sumatera-Aceh dilanda bencana alam yang diduga akibat adanya kerusakan lingkungan.

Marinus Gea seorang akademisi menyoroti hal tersebut dalam disertasinya yang berjudul 'Pengaruh Stakeholder Pressure dan Green Governance terhadap Company Value dengan Mediasi Sustainability Commitment dan Sustainability Report Assurance di Bursa Efek Indonesia'.

Disertasi tersebut dipaparkannya dalam sidang promosi doktor Marinus Gea di Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara (USU) tepatnya pada Kamis (8/1/2026).

Marinus mengungkap penelitian ini menyoroti pergeseran signifikan dalam pembentukan nilai perusahaan di Indonesia seiring meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan.

Ia memaparkan volatilitas pasar, perubahan kebijakan pemerintah, serta meningkatnya kesadaran publik terhadap isu lingkungan membuat nilai perusahaan tidak lagi dapat diukur hanya dari indikator finansial dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga

Patahkan Narasi Menyerah, Pemerintah Beberkan Penghasilan Penanganan Lumpur Usai Banjir di Aceh

“Nilai perusahaan saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh profitabilitas, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas bisnisnya,” ujar Marinus, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Marinus menuturkan sejumlah kasus kerusakan lingkungan yang melibatkan aktivitas korporasi tidak hanya memicu reaksi publik luas, tetapi juga berdampak langsung pada kebijakan pemerintah, termasuk pencabutan izin usaha.

Sebagai contoh kasus, ia menyinggung bencana banjir di Sumatera yang dinilai tidak terlepas dari praktik deforestasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab termasuk perusahaan saat kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam.

Ia menilai lemahnya praktik green governance dan rendahnya sustainability commitment dapat menurunkan legitimasi perusahaan, meningkatkan risiko operasional, serta menggerus nilai perusahaan di mata investor dan masyarakat.

Namun demikian, kata Marinus, penilaian company value di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh indikator finansial jangka pendek hingga aspek keberlanjutan dan Environmental, Social, and Governance (ESG) masih kerap dipersepsikan sebagai beban bukan sebagai sumber penciptaan nilai.

“Kontribusi keberlanjutan terhadap valuasi perusahaan belum sepenuhnya terinternalisasi di pasar modal Indonesia,” ungkapnya.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP dalam disertasinya itu turut menyajikan kerangka konseptual baru dengan mengintegrasikan stakeholder pressure dan green governance terhadap company value, dengan Sustainability Commitment dan Sustainability Report Assurance sebagai variabel pemediasi. 

Menurutnya pendekatan ini dinilai masih jarang dieksplorasi khususnya dalam konteks pasar modal Indonesia dan negara berkembang.

“Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan merupakan faktor paling dominan dalam meningkatkan nilai perusahaan,” kata Marinus.

Ia menjelaskan secara umum green governance dan tekanan stakeholder juga terbukti berpengaruh positif baik terhadap komitmen keberlanjutan maupun secara langsung terhadap nilai perusahaan.

Marinus menegaskan bahwa praktik keberlanjutan sejatinya merupakan upaya menjaga daya dukung lingkungan agar tetap dapat dimanfaatkan dan diwariskan kepada generasi mendatang. 

Menurutnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, menurutnya, telah terbukti menimbulkan bencana ekologis dan kerugian besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kemanusiaan.

“Dengan penerapan praktik keberlanjutan, perusahaan tidak hanya meningkatkan nilai ekonominya, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup,” katanya.

Ia juga menyoroti perkembangan penerapan ESG di Indonesia yang semakin pesat dengan perusahaan terbuka semakin transparan melalui publikasi laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI). 

Dari sisi regulasi, kata Marinus, penerapan ESG didukung oleh sejumlah aturan, antara lain UU No. 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan.

Kendati demikian, Marinus menilai kesadaran dunia usaha terhadap dampak praktik keberlanjutan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan jangka panjang masih relatif rendah. 

Sebab itu, ia merekomendasikan penguatan regulasi yang berpihak pada lingkungan dan memiliki daya paksa hukum yang kuat,l khususnya bagi perusahaan yang bergerak di sektor eksploitasi sumber daya alam dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

Dalam rekomendasinya, Marinus Gea mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan, memperketat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi, serta mengarusutamakan perencanaan dan penganggaran hijau sebagai investasi strategis pembangunan.

“Kebijakan lingkungan mungkin dianggap membebani dunia usaha dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan memberi manfaat besar bagi perusahaan, masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.(raa)