Soal Rencana Menkeu Purbaya Tambah Layer Tarif Cukai Hasil Tembakau, GAPPRI Minta Dilibatkan

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan (layer) baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) memicu respons dari para pelaku usaha. 

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) secara resmi meminta agar pemerintah melibatkan mereka dalam pembahasan kebijakan tersebut.

Ketua Umum GAPPRI, Henry Najoan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam merumuskan aturan baru. 

Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas Industri Hasil Tembakau (IHT) legal yang saat ini tengah berjuang di tengah tantangan ekonomi.

"Dengan melandaskan kondisi daya beli yang masih belum pulih dan struktur peredaran rokok ilegal yang semakin kuat, GAPPRI berharap dapat dilibatkan dalam pembahasan rencana penambahan layer baru itu," ujar Henry Najoan di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Di sisi lain, GAPPRI memberikan apresiasi tinggi kepada Menkeu Purbaya atas keputusan melakukan moratorium atau pembatalan kenaikan tarif CHT serta Harga Jual Eceran (HJE) untuk tahun 2026. 

Henry menilai langkah ini memberikan angin segar bagi para produsen untuk tetap bertahan di saat daya beli masyarakat masih melemah.

“GAPPRI menyampaikan terima kasih atas kebijakan moratorium ini sebagai langkah positif yang memberikan ruang napas bagi IHT legal dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini,” tuturnya.

Sebagai upaya memperkuat sektor industri nasional, GAPPRI melayangkan dua usulan strategis kepada pemerintah. 

Usulan pertama adalah permintaan penurunan tarif CHT dan HJE. Henry meyakini langkah ini sangat krusial untuk menekan peredaran rokok ilegal yang kian menjamur dan merugikan negara serta pemain industri yang taat hukum.

Usulan kedua yang tidak kalah menarik adalah pemberian izin bagi produsen untuk merilis merek atau brand baru dengan skema tarif yang lebih rendah dari yang berlaku saat ini. 

Produk ini diharapkan bisa menjadi "predator" bagi rokok ilegal di pasaran dalam beberapa tahun mendatang.

"Dengan demikian diharapkan pasar dapat kembali didominasi oleh produk legal,” jelas Henry.

Menurut pandangan Henry, maraknya konsumsi rokok ilegal saat ini berbanding lurus dengan rendahnya daya beli masyarakat. 

Oleh karena itu, menghadirkan rokok legal dengan harga yang lebih terjangkau adalah cara alami untuk memberantas produk ilegal.

Menutup pernyataannya, Henry berharap adanya kesamaan visi antara pemerintah dan pengusaha. 

Hal ini penting demi melahirkan kebijakan yang adil sekaligus melindungi jutaan lapangan kerja yang bergantung pada rantai pasok industri tembakau di Indonesia. (dpi)