Rencana Perluasan Bozem Simomulyo Terkendala Lahan Warga, Komisi C DPRD Surabaya Dorong Solusi Adil

tvOnenews.com – Rencana perluasan bozem di kawasan Simomulyo Baru, Surabaya Barat, masih menghadapi kendala terkait lahan yang saat ini ditempati warga. Persoalan tersebut mengemuka dalam audiensi antara warga, DPRD Kota Surabaya, dan pihak terkait yang membahas upaya pengendalian banjir di wilayah tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, M. Eri Irawan, mengatakan pada prinsipnya DPRD mendukung langkah pemerintah kota dalam memperkuat upaya pengendalian banjir, termasuk melalui perluasan kawasan tangkapan air seperti bozem.

“Ya, pada prinsipnya komisi C itu kan mendukung setiap upaya pengendalian banjir yang dilakukan oleh pemerintah kota. Termasuk dalam hal ini adalah memperluas daerah tangkapan air, yaitu bozem, yang memang menjadi salah satu prioritas kita untuk pengendalian banjir," ungkap Politisi PDI Perjuangan ini. 

Menurutnya, selain pembangunan drainase dan sistem saluran air, pendekatan berbasis alam juga perlu diperkuat untuk mengurangi potensi banjir di kawasan padat permukiman.

“Jadi, selain pembangunan drainase, sistem saluran itu yang harus kita perbanyak adalah solusi pengendalian banjir yang berbasis alam. Salah satunya adalah kita harus terus menambah wilayah-wilayah resapan air, wilayah tangkapan air, salah satunya bozem ini," kata Eri.

Dari hasil verifikasi, diketahui terdapat puluhan izin pemakaian tanah (IPT) milik warga di lokasi yang direncanakan menjadi area perluasan bozem.

Baca Juga

Tim SAR Temukan Mayat Anak Laki-laki Korban Banjir Bandang di Desa Banjar, Buleleng, Bali

“Dan itu kemarin sudah kita verifikasi, ada sekitar 100 IPT ya di situ, 100 izin pemakaian tanah yang nantinya akan terdampak," ungkapnya.

Namun demikian, sebagian izin tersebut sudah tidak aktif karena penelantaran lahan atau masa berlaku yang habis. Terdapat 32 IPT sudah dicabut karena penelantaran tanah.

Eri menegaskan, proses penanganan persoalan ini harus mengedepankan musyawarah agar tidak menimbulkan konflik dengan warga yang telah lama tinggal di lokasi tersebut.

“Jadi tidak ada pemaksaan sepihak kira-kira begitu. Jadi nanti semua harus ada proses musyawarah," pungkas Eri.

DPRD mendorong Pemerintah Kota Surabaya melakukan kajian komprehensif terkait efektivitas perluasan bozem dalam mengatasi banjir di wilayah Surabaya Barat, sekaligus menyiapkan opsi solusi lain agar kebutuhan pengendalian banjir tetap berjalan tanpa mengabaikan hak warga yang terdampak.(chm)