DPRD Surabaya Ingatkan Layanan Publik Tak Boleh Kendor Saat WFA
- Antara
tvOnenews.com - DPRD Kota Surabaya mengingatkan agar penerapan skema Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang Hari Raya Idulfitri tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi menegaskan bahwa fleksibilitas pola kerja tersebut tidak boleh menjadi celah menurunnya produktivitas aparatur pemerintah, terutama dalam pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Menurut Kahfi, momentum Lebaran memang menjadi waktu bagi ASN untuk berkumpul dengan keluarga. Namun demikian, fungsi pelayanan negara harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Namun, fungsi pelayanan negara tidak boleh ikut libur,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, skema WFA akan diterapkan pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Karena itu, Kahfi mengingatkan agar pemerintah kota memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal selama kebijakan tersebut berlangsung.
Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan berbagai layanan administrasi dan sosial dari pemerintah, mulai dari administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan.
“Masyarakat tetap membutuhkan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial. Di titik itu, negara harus tetap hadir. Jangan sampai warga merasa pelayanan melambat hanya karena pola kerja berubah,” ujarnya.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi tumpuan utama masyarakat dalam mengakses layanan publik. Beberapa di antaranya yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kahfi menilai indikator keberhasilan penerapan WFA sebenarnya cukup sederhana, yakni masyarakat tetap dapat memperoleh layanan yang cepat, jelas, dan tidak dipersulit.
Di sisi lain, ia juga memandang WFA sebagai bagian dari transformasi birokrasi yang lebih adaptif terhadap perubahan sistem kerja.
Meski demikian, menurutnya kebijakan tersebut harus didukung oleh kesiapan infrastruktur digital serta sistem pengukuran kinerja yang ketat agar pelayanan publik tetap optimal.(chm)
Load more