Heboh Gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi Jelang Idul Fitri, Warga Berstatus ini dapat Kompensasi

Jakarta, tvonenews.com- Siapa yang tak mengenal Kang Dedi Mulyadi yang biasa disapa KDM bagi warga Jabar. Beliau salah satu kepala daerah yang ramah dan populer di indonesia. 

Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi juga aktif berselancar di media sosial. Meski kerap disebut Gubernur konten, ia tetap fokus bekerja dan mengabadikannya di medsos. 

Dedi Mulyadi baru-baru ini juga menarik perhatian publik karena gebrakannya mengeluarkan kebijakan menjelang hari raya Idul Fitri. Ia memberikan kompensasi kepada warganya.

Sumber :

• YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL

Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan di tengah arus mudik lebaran 2026. Ia menyentuh warga yang bekerja sebagai Sopir Angkot. 

Kebijakan tersebut, diketahui disertai pemberian kompensasi sebesar Rp1 juta kepada masing-masing sopir dan pemilik angkot yang tidak beroperasi selama masa penghentian operasional.

Baca Juga

Apakah Bayi Baru Lahir di Malam Idul Fitri Wajib Bayar Zakat Fitrah? Buya Yahya Jelaskan Hukumnya

"Di sini hampir 2.000 orang sopir angkot dari sekitar 700 armada yang mendapatkan kompensasi agar tidak beroperasi sementara saat libur Lebaran, supaya kemacetan di Puncak bisa ditekan,” ujar Dedi di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (15/3).

Sehingga penghentian operasional dilakukan pada 22, 23, 24, 27 dan 28 Maret selama periode libur Lebaran 2026.

Diketahui, kebijakan ini penghentian sementara operasional angkutan kota (angkot) di jalur Puncak, Kabupaten Bogor, selama lima hari pada periode libur Lebaran 2026 guna menekan potensi kemacetan di kawasan wisata.

Sumber :

• tvOnenews/A.R Safira

Selain itu, ada kebijakan kedua juga dikeluarkan KDM untuk Kusir Delman. Kang Dedi mengatakan selama tujuh hari —tiga hari sebelum dan empat hari setelah Lebaran— delman tak diizinkan melintas di jalanan utama. 

Kebijakan ini adalah pengamanan arus mudik membuat transportasi tradisional harus menepi sementara. 

"Ini bertujuan mempermudah dan memperlancar tugas dari Kementerian Perhubungan dan Mabes Polri, sehingga jalur yang berpotensi menimbulkan kemacetan bisa dilintasi dengan lancar," imbuh Dedi Mulyadi.

Dengan tujuan memberi ruang bagi arus kendaraan pemudik yang diperkirakan membludak. Mengingat saat arus mudik lebaran begitu banyak kendaraan pribadi dan Bus AKAP melintas. 

Kerennya, kebijakan tersebut seiring dengan sikap Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan uang kompensasi sebagai pengganti hari-hari tanpa operasi.

Diketahui, jumlah kompensasi dari pemerintah sebesar Rp200 ribu per hari dikalikan selama tujuh hari sehingga mendapatkan Rp1,4 juta.(ant/klw)