Narasi Penjatuhan Presiden Bisa Guncang Kepercayaan Investor dan Stabilitas Ekonomi

tvOnenews.com - Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menyampaikan tanggapan serius atas pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mendorong penjatuhan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pernyataan tersebut perlu disikapi secara jernih dalam kerangka demokrasi konstitusional dan tanggung jawab kebangsaan.

Anthony menegaskan bahwa dalam negara demokrasi modern yang berlandaskan hukum, legitimasi kekuasaan tidak dibangun atas tekanan jalanan, melainkan melalui mekanisme elektoral yang sah serta sistem ketatanegaraan yang telah disepakati bersama.

“Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang legitimate. Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi itu sendiri,” ujar Anthony.

Ia menjelaskan bahwa kritik merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun demikian, kritik harus dilandasi oleh argumentasi berbasis data, etika publik, serta kesadaran terhadap dampak luas yang ditimbulkan, baik secara politik maupun ekonomi.

Menurut Anthony, mendorong perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra-konstitusional tidak hanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, tetapi juga berisiko menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.

Ia menilai bahwa stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, Indonesia justru membutuhkan konsolidasi, bukan polarisasi.

Baca Juga

Prabowo Subianto Bicara Soal Kunci Utama Kesejahteraan Rakyat

“Ketika narasi penjatuhan pemerintahan berkembang di ruang publik, hal itu dapat menciptakan persepsi ketidakstabilan. Dampaknya bukan hanya pada dinamika politik domestik, tetapi juga pada kepercayaan investor, nilai tukar, serta iklim usaha secara keseluruhan. Kondisi global yang tidak menentu harusnya kita di dalam negeri solid dan mendukung memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar,” jelasnya.

Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN itu menambahkan bahwa pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa instabilitas politik seringkali berbanding lurus dengan perlambatan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan, volatilitas pasar, serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha menjadi konsekuensi nyata yang harus dihindari.

Dalam pandangannya, Indonesia saat ini membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing nasional dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan berbagai saluran formal untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah, mulai dari mekanisme parlemen, partisipasi publik, hingga ruang kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

“Demokrasi bukanlah arena untuk menjatuhkan secara emosional, melainkan ruang untuk memperbaiki secara institusional. Kedewasaan politik tercermin dari kemampuan kita menjaga keseimbangan antara kritik dan stabilitas,” tegasnya.

Anthony juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pengamat, untuk mengedepankan narasi yang konstruktif dan solutif, bukan provokatif.

Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi.(chm)