Jelang Muktamar NU, Tokoh Nahdliyin Ingatkan Pemulihan Kepercayaan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi agama Nahdlatul Ulama (NU) akan melangsungkan Muktamar ke-35 yang terjadwal pada Juli-Agustus 2026.

Sebelum melangsungkan Muktamar ke-35, PBNU terlebih dahulu menjadwalkan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Kombes) pada April 2026.

Berbagai pandangan dari sejumlah kalangan tokoh Nahdliyin pun menyeruak jelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 diantaranya HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.

Sumber :

• Istimewa

"Muktamar NU tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi harus dibaca sebagai arena penentuan arah moral organisasi," katanya, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Gus Lilur menilai saat ini adanya krisis kepercayaan yang tengah dihadapi oleh PBNU dalam dinamika belakangan waktu.

Baca Juga

Jelang Muktamar NU ke-35 Gus Imron Ingatkan Tiga Pesan Pendiri NU Mbah Bisri: Kunci Menata Arah Kepemimpinan

Karenanya, ia menekankan Muktamar NU harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan tersebut.

"Krisis integritas pada PBNU saat ini sangat nyata, terutama terkait isu tata kelola haji mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan. Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik. Muktamar harus menjadi mekanisme korektif bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan," katanya.

Gus Lilur menilai adanya dinamika menjelang Muktamar justru diwanarni oleh konsolidasi kelompok kepentingan untuk merebut tahta PBNU.

Sementara persoalan kepercayaan yang runtuh akibat krisis integritas dan moralitas diabaikan. 

"Yang terpenting saat ini bukan darimana kelompok yang akan memimpin PBNU, tetapi yang penting adalah standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan," jelasnya.

Selain itu, Gus Lilur menekankan pentingnya rekam jejak calon dan pemimpin PBNU ke depan.

Ia menegaskan pemimpin harus bersih dari praktik-praktik korupsi maupun permasalahan hukum yang membelenggunya.

"Asal bukan koruptor (Abuktor) harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses Muktamar. Berarti menolak kepemimpinan yang tercemar korupsi, khususnya yang terkait dengan tata kelola haji dan sektor lain yang menggunakan dana publik," jelasnya.

Gus Lilur menegaskan Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik serta digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik.

Langkah itu dilakukan guna menegaskan kembali nilai-nilai organisasi dan memastikan bahwa NU tidak lagi menjadi alat kepentingan sempit.