Buntut Polemik LCC MPR RI Kalbar Berujung Lomba Ulang, Juri dan MC Dinonaktifkan

Namun penjelasan tersebut justru memicu kritik lebih luas. Banyak warganet menilai substansi jawaban kedua regu sama sehingga penilaian berbeda dianggap tidak adil.

MPR RI Minta Maaf dan Nonaktifkan Juri serta MC

Menyusul ramainya polemik di media sosial, pimpinan MPR RI akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. 

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penjurian LCC Empat Pilar.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Abcandra.

Ia juga mengungkapkan bahwa kasus serupa ternyata pernah terdengar terjadi di provinsi lain pada tahun sebelumnya. Karena itu, evaluasi total dinilai perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Baca Juga

Warga Terdampak Bencana Karhutla di Kalbar Terima Bantuan

“MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif,” demikian pernyataan resmi MPR RI.

Sebagai langkah konkret, Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas pada final LCC Kalbar tersebut.

MC lomba, Shindy Lutfiana, juga menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengakui ucapan “mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja” tidak pantas disampaikan dalam kapasitasnya sebagai pembawa acara.

“Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan melukai perasaan berbagai pihak,” tulis Shindy.

Pernyataan maaf itu muncul setelah publik ramai mengecam sikap MC yang dianggap menyepelekan protes peserta dari SMAN 1 Pontianak.

DPR Desak Lomba Ulang, MPR RI Akhirnya Setuju

Polemik tersebut juga mendapat perhatian serius dari DPR RI. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendorong agar final LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat diulang demi menjamin rasa keadilan.

“Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang,” kata Hetifah.

Ia juga meminta MPR RI segera memberikan klarifikasi resmi agar kepercayaan publik terhadap lembaga negara tetap terjaga.