Pakar Hingga Akademisi Nilai Pembangunan Yon TP Miliki Potensi Konflik Agraria dengan Sipil

Menurutnya batasan antara fungsi memberikan pertimbangan dan mengeksekusi kebijakan menjadi tak jelas.
‎
‎"Penegasan Kedudukan Non-Struktural artinya berdasarkan mandat undang-undang, fungsi DPN secara limitatif digariskan hanya sebagai badan pembantu Presiden dalam menetapkan kebijakan umum dan memberikan pertimbangan. DPN tidak dibekali dengan vrije ermessen (diskresi bebas) untuk mengambil tindakan hukum mandiri atau mengeksekusi kebijakan taktis di lapangan," jelasnya.

Senada,  Direktur Administrasi Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) PB HMI, Sabrina mengungkapkan jika pembangunan Yon TP ini dinilai minim keterbukaan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat. 

Menurutnya di era digital saat ini kebijakan yang tertutup akan dipaksa dibuka kepada publik.
‎
‎"Berbagai penolakan oleh masyarakat ini, akibat minimnya keterbukaan informasi bagi publik. Untungnya, di era digital saat ini setiap informasi bisa kita akses. Jika tidak, kita tidak tahu soal perkebunan seluas puluhan hektare di Jember milik masyarakat yang diserobot oleh aparat TNI untuk pembangunan Yon TP," ungkapnya.(raa)

Baca Juga

Gemerlap Piala Dunia, Masyarakat Diajak Nobar di Markas Prajurit Hingga Lanud