Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Jakarta, tvOnenews.com - Belakangan aksi unjuk rasa marak terjadi merespons kondisi perekonomian nasional yang melemah.

Maraknya aksi demonstrasi yangbterjadi belakangan waktu ini turut direspons dalam kegiatan Sarasehan bertajuk 'Solidaritas Nasional Untuk Indonesia Tangguh' yang digelar oleh Spektrum Literasi Demokrasi (SLD) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Koordinator Forum Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella menilai maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi merupakan bagian dari sosial kontrol yang umum ketika ada permasalahan pada jalannya pemerintahan.  

"Saya rasa ini adalah hal yang wajar ketika kita sebagai masyarakat merasa ada persoalan pada tata kelola pemerintahan. Ini reaksi yang berangkat dari keresahan publik saat ini," kata Fauzan.

Di sisi lain, Fauzan menyorot adanya isu terkait Reformasi Jilid 2 di tengah maraknya aksi unjukbrasa yang terjadi.

Ia menilai isu tersebut tak relevan dan sangat tendensi untuk mengacaukan stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga

Prabowo Pertanyakan Kenapa Sudah 81 Tahun Merdeka, Indonesia Belum Bisa Bikin Mobil Nasional

Menurutnya isu tersebut bukan bagian dari perjuangan aspirasi mahasiswa yang belakangan menggelar aksi unjuk rasa.

"Kita harus bisa menjaga Solidaritas Nasional pemerintahan Prabowo Gibran. Dari diskusi ini, kita harus jadi pesan bagi kelompok yang ingin mendeligitimasi Soliditas pemerintah hari ini," tandas Fauzan.

Sementara, Staf Khusus Wakil Menteri Tenaga Kerja (Stafsus Wamenaker), Wawan Sugiyanto turut menjelaskan isu ancaman PHK.

Bukan hanya itu, dirinya turut menjelaskan isu sejumlah perusahaan besar yang ingin keluar dari Indonesia.

"Hal itu tidak murni kesalahan pemerintah. Kita juga terus mendorong soal kesejahteraan kelompok Buruh. Tetapi yang mesti di pahami, bahwa permintaan dari buruh harus juga harus menyesuaikan dengan kapasitas perusahaan. Saya rasa ini yang jadi triger bagi isu ini," jelas Wawan Sugiyanto.

Wawan menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM harus terus ditingkatan sebagai wujud ekonomi kerakyatan.

Ia menekankan soal lapangan kerja tidak melulu berbentuk perusahaan yang besar. 

"UMKM juga bagian dari lapangan kerja. Maka itu, pemerintah harus lebih menguatkan sektor UMKM sebagai sel-sel ekonomi kerakyatan. Karena lapangan kerja tidak spesifik harus perusahaan yang besar," kata Wawan.