PDIP Soroti Bobby Nasution: Jalan Sipiongot Terjerat Kasus, Pungli Wisata Karo Masih Marak

Medan, tvOnenews.com - PDIP kembali melontarkan kritik kepada mantan kadernya yang juga Gubernur Sumut, Bobby Nasution.  Kali ini terkait pembangunan jalan di Sipiongot dan maraknya pungli di sektor wisata Sidebuk-debuk. 

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto, menilai dari perspektif komunikasi politik, peresmian proyek tersebut dapat dipahami sebagai upaya pemerintah menunjukkan bahwa pembangunan tetap berjalan meskipun sebelumnya proyek itu menjadi sorotan karena kasus hukum.

"Peresmian ini bisa dibaca sebagai pesan politik bahwa roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena ada oknum yang terjerat persoalan hukum," ujar Anggota Komisi V DPR itu, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, ia menilai strategi tersebut belum tentu mampu menghapus persepsi negatif masyarakat. 

Menurutnya, proyek Jalan Sipiongot telah telanjur dikaitkan dengan kasus korupsi sehingga penyelesaian pembangunan belum otomatis menghilangkan pertanyaan publik mengenai tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat individual, kasus yang menyeret Topan Ginting tetap membawa dampak politik terhadap kepemimpinan Bobby Nasution. Publik, menurutnya, cenderung menilai kualitas seorang kepala daerah dari kemampuan membangun sistem pengawasan yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.

Baca Juga

Megawati Tak Segan Pecat Kader PDIP yang Main Dua Kaki dan Khianati Partai: Nggak Ada Guna!

"Yang menjadi perhatian publik bukan hanya siapa yang diproses hukum, tetapi juga bagaimana pengawasan dijalankan, mengapa penyimpangan bisa terjadi, dan apa langkah konkret pemerintah agar kasus serupa tidak terulang," tegas anggota Baleg DPR tersebut. 

Terpisah, Anggota Fraksi PDIP DPR RI lainnya, Samuel Wattimena juga melempar kritik tajam soal masih maraknya pungli di Sidebuk-debuk, Karo Sumut.

Samuel menilai publik berhak mempertanyakan efektivitas langkah pemerintah daerah apabila praktik pungli masih ditemukan meski gubernur telah turun langsung ke lapangan.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kunjungan atau pernyataan tegas di depan publik, tetapi hasil yang nyata. Jika setelah gubernur turun langsung praktik pungli masih terus berlangsung, tentu pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran yang bertanggungjawab di lapangan," katanya.

Samuel menegaskan, pemberantasan pungli harus dilakukan secara konsisten melalui penegakan hukum, pengawasan yang ketat, serta pemberian sanksi terhadap oknum yang terlibat.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa langkah-langkah yang dilakukan hanya bersifat seremonial atau pencitraan. Cara terbaik membantah anggapan tersebut adalah dengan menghadirkan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat dan wisatawan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Antropolog Universitas Negeri Medan (UNIMED) itu menilai selama ini Sipiongot merupakan daerah ikonik bagi rakyat Sumatera Utara. 

Ikonik karena Sipiongot lebih sering dipahami sebagai daerah tertinggal ketimbang ikon yang bermakna positif dan berprestasi. 

"Dari kaca mata antropologi pembangunan, Sipiongot ikonik karena dinilai mewakili ruang identitas emosional dan wilayah pedalaman yang terisolasi. Bahkan sering disebutkan jadi bahan sindiran karena ketiadaan pembangunan di sana," terang Zanrison.

Ke-ikonik-an Sipiongot itu, sambung Zanrison, timbul karena keprihatinan yang selama hampir 80 tahun tidak pernah tersentuh pembangunan.

Dari situ, Zanrison menilai Pemprovsu khususnya Bobby Nasution telah menganalisis prioritas mana wilayah yang lebih membutuhkan sentuhan pembangunan. 

"Ibarat orang haus dan yang tidak haus. Tentunya yang haus akan lebih dulu kita kasih air minum ketimbang yang sudah kenyang. Dan ini  pula yang menjawab mengapa Bobby Nasution mau menyentuh dan membangun jalan di Sipiongot. Bobby ingin menghadirkan keadilan pembangunan di sana. Bukan hanya membangun daerah kelas atas tapi juga kelas bawah," ungkap Zanrison. 

Meskipun jumlah penduduk di Sipiongot jauh lebih kecil dibanding daerah lainnya di Sumut, Zanrizon menilai Bobby sedang tidak mengejar jumlah suara dalam membangun jalan di sana. 

"Kalau dibanding Langkat tentunya jumlah di sana (Sipiongot) kalah banyak. Namun dalam antropologi pembangunan, justeru ini menjadi magnet bagi banyak orang," urai Zanrison. 

Zanrison pun menilai ada kemiripan gaya pembangunan yang dilakukan Bobby dengan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Kita jadi teringat dengan Pak Jokowi yang membangun Nduga di Pegunungan Papua," kata Zanrison. 

Bahkan sebelumnya diberitakan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Sipiongot, bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Setelah puluhan tahun menanti, masyarakat Dolok Sipiongot dan sekitarnya kini mulai merasakan terwujudnya pembangunan jalan yang layak.

Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri pengajian dan silaturahmi Ikatan Keluarga Dolok Sipiongot dan Sekitarnya (IKDS) di Jalan Menteng Indah, Medan Denai, Minggu (28/6/2026). Kegiatan itu juga menjadi momentum bagi warga IKDS menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dimulainya pembangunan infrastruktur di kampung halaman mereka.

"Ini merupakan kewajiban kami sebagai pemerintah. Kami sepakat hari ini dari Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan DPRD, kalau mau membangun suatu daerah jangan sepenggal-sepenggal. Kebutuhannya minimal 40% dari total kerusakan jalan harus diselesaikan secara tuntas dalam satu anggaran, dan harus ada jalur alternatif pengerjaan agar kualitasnya terjaga," tegas Bobby.

Bobby juga membagikan pengalaman emosionalnya saat pertama kali meninjau langsung kondisi jalan di Sipiongot. Ia mengenang perjalanan menuju sebuah desa terpencil yang ditempuh hingga pukul dua dini hari melalui jalan rusak di tengah hutan. Setibanya di lokasi, ia disambut hangat warga lanjut usia yang masih terjaga sambil menabuh rebana sebagai bentuk penghormatan kepada kepala daerah yang datang mengunjungi mereka.

"Melihat kondisi masyarakat secara langsung di lapangan saat itu membuat saya meneteskan air mata. Sejak itu saya bertekad, selama masa jabatan saya, janji pembangunan ini harus ditepati karena dampaknya akan dirasakan selamanya oleh masyarakat," ungkapnya.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Bobby menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumut meningkatkan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) secara signifikan. Jika pada tahun sebelumnya anggaran untuk sektor jalan dan sungai sekitar Rp500 miliar, maka pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp1,9 triliun khusus untuk pembangunan jalan.

Dalam kegiatan tersebut, Bobby Nasution juga menerima prosesi adat upah-upah sebagai bentuk penghormatan sekaligus doa keselamatan dari para tokoh masyarakat. (aag)