Ruang Digital Tak Lagi Sekadar Media, Kini Jadi Medan Pertahanan

Jakarta, tvOnenews.com - Ancaman terhadap keamanan negara kini tidak lagi hanya datang dari laut, darat, atau udara. Di era media sosial, penyebaran informasi yang masif membuat ruang digital ikut menjadi arena yang menentukan, mulai dari membentuk opini publik hingga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran hoaks, disinformasi, manipulasi visual, hingga propaganda semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform digital. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dalam hitungan menit dan menjangkau jutaan orang sebelum sempat diklarifikasi.

Kondisi tersebut, menurut Kepala Dinas Penerangan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Kolonel Laut (KH) Ign. M. Pundjung T., menjadi tantangan baru bagi institusi pertahanan. Ia menilai ruang digital kini memiliki posisi yang sama pentingnya dengan wilayah operasi militer konvensional.

"Informasi saat ini bergerak dalam hitungan detik. Opini publik terbentuk sangat cepat melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, ruang digital telah menjadi medan strategis yang tidak kalah penting dibandingkan wilayah darat, laut, maupun udara," ujar Kolonel Laut Pundjung.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara sebuah institusi menjalankan tugasnya. Jika sebelumnya keberhasilan operasi lebih banyak diukur dari pencapaian di lapangan, kini kemampuan menyampaikan informasi secara cepat dan akurat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks. 

Baca Juga

Waspada, Vape Kian Rawan Disusupi Narkotika, Larangan Penggunaannya Bisa Jadi Awal Kebijakan Nasional?

Ancaman yang dihadapi bukan hanya pelanggaran wilayah, pencurian ikan (illegal fishing), penyelundupan narkotika, perdagangan orang, maupun pencurian sumber daya alam, tetapi juga serangan informasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat.

Kolonel Pundjung mengatakan penyebaran hoaks dan disinformasi tidak bisa dipandang sebagai persoalan komunikasi semata.

Dalam situasi tertentu, informasi yang menyesatkan dapat mengganggu jalannya operasi, memicu keresahan, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Karena itu, Dinas Penerangan memiliki tanggung jawab strategis menjaga kredibilitas institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan informasi saat ini merupakan bagian dari profesionalisme," katanya.