Ruang Digital Tak Lagi Sekadar Media, Kini Jadi Medan Pertahanan
- Pixabay/ seagul
Jakarta, tvOnenews.com - Ancaman terhadap keamanan negara kini tidak lagi hanya datang dari laut, darat, atau udara. Di era media sosial, penyebaran informasi yang masif membuat ruang digital ikut menjadi arena yang menentukan, mulai dari membentuk opini publik hingga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran hoaks, disinformasi, manipulasi visual, hingga propaganda semakin mudah dilakukan melalui berbagai platform digital. Informasi yang belum tentu benar dapat menyebar dalam hitungan menit dan menjangkau jutaan orang sebelum sempat diklarifikasi.
Kondisi tersebut, menurut Kepala Dinas Penerangan Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Kolonel Laut (KH) Ign. M. Pundjung T., menjadi tantangan baru bagi institusi pertahanan. Ia menilai ruang digital kini memiliki posisi yang sama pentingnya dengan wilayah operasi militer konvensional.
"Informasi saat ini bergerak dalam hitungan detik. Opini publik terbentuk sangat cepat melalui media sosial. Dalam situasi seperti ini, ruang digital telah menjadi medan strategis yang tidak kalah penting dibandingkan wilayah darat, laut, maupun udara," ujar Kolonel Laut Pundjung.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara sebuah institusi menjalankan tugasnya. Jika sebelumnya keberhasilan operasi lebih banyak diukur dari pencapaian di lapangan, kini kemampuan menyampaikan informasi secara cepat dan akurat juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks.
Ancaman yang dihadapi bukan hanya pelanggaran wilayah, pencurian ikan (illegal fishing), penyelundupan narkotika, perdagangan orang, maupun pencurian sumber daya alam, tetapi juga serangan informasi yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat.
Kolonel Pundjung mengatakan penyebaran hoaks dan disinformasi tidak bisa dipandang sebagai persoalan komunikasi semata.
Dalam situasi tertentu, informasi yang menyesatkan dapat mengganggu jalannya operasi, memicu keresahan, bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
"Karena itu, Dinas Penerangan memiliki tanggung jawab strategis menjaga kredibilitas institusi melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecepatan informasi saat ini merupakan bagian dari profesionalisme," katanya.
Ia menjelaskan, ketika informasi resmi terlambat disampaikan, ruang tersebut kerap diisi oleh spekulasi atau informasi yang belum tentu benar.
Oleh karena itu, setiap satuan TNI Angkatan Laut dituntut memiliki mekanisme komunikasi yang mampu merespons perkembangan situasi tanpa mengabaikan akurasi data maupun aspek keamanan informasi.
Menurut Pundjung, peran Dinas Penerangan juga terus berkembang. Tidak lagi hanya mendokumentasikan kegiatan atau menyusun siaran pers, tetapi ikut menjelaskan latar belakang sebuah kebijakan dan mengapa kebijakan tersebut penting bagi masyarakat.
"Publik tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang dilakukan TNI AL, tetapi juga mengapa kebijakan itu diambil dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat serta bagi pertahanan negara," ujarnya.
Perubahan tersebut juga menuntut kemampuan baru dari personel penerangan. Selain menguasai jurnalistik, mereka perlu memahami komunikasi digital, pengelolaan media sosial, analisis data, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), optimasi mesin pencari (search engine optimization/SEO), desain komunikasi visual, hingga penanganan krisis komunikasi.
Kemampuan memantau percakapan publik di media sosial juga dinilai semakin penting. Melalui pemantauan tersebut, potensi munculnya hoaks, disinformasi, maupun propaganda dapat diketahui lebih awal sehingga klarifikasi atau penjelasan resmi bisa segera disampaikan.
Kolonel Pundjung juga menekankan pentingnya kesamaan pesan di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, mulai dari Pos TNI AL, Pangkalan TNI AL (Lanal), Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), Koarmada, hingga Markas Besar Angkatan Laut. Menurutnya, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus konsisten agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
Di sisi lain, ia menilai media massa tetap memiliki peran penting sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik.
Hubungan yang terbuka dan profesional antara institusi pertahanan dengan media dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar tanpa mengabaikan aspek kerahasiaan negara.
Selain menyampaikan informasi mengenai kegiatan TNI AL, komunikasi publik juga dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran angkatan laut.
Banyak masyarakat, menurutnya, belum mengetahui bahwa tugas TNI AL tidak hanya menjaga kedaulatan laut, tetapi juga mengamankan jalur pelayaran internasional, melindungi sumber daya kelautan, hingga terlibat dalam operasi kemanusiaan saat terjadi bencana.
Menurutnya, komunikasi publik yang bersifat edukatif diperlukan agar masyarakat memahami bahwa keamanan laut bukan semata-mata persoalan militer, melainkan juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi, keselamatan pelayaran, dan kedaulatan bangsa.
Ia menilai pun menilai setiap keberhasilan operasi TNI AL perlu disampaikan kepada publik dengan bahasa yang mudah dipahami, didukung dokumentasi yang baik, visual yang kuat, serta pemanfaatan berbagai platform digital agar dapat menjangkau lebih banyak kalangan, terutama generasi muda.
Lebih lanjut, Kolonel Laut Pundjung mengatakan bahwa kekuatan angkatan laut di era digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah kapal perang, pesawat udara, maupun kemampuan tempur prajurit, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang profesional, transparan, dan kredibel.
Ia menambahkan, menjaga kedaulatan negara saat ini tidak cukup hanya dengan mengamankan wilayah laut, tetapi juga dengan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar di tengah derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, Dinas Penerangan memiliki peran yang semakin penting dalam menjaga reputasi institusi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI Angkatan Laut melalui penyampaian informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Load more