Analisis Pengamat Mengenai Tantangan Reformasi di Kementerian Pekerjaan Umum

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah isu negatif yang menerpa Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, dinilai berkaitan erat dengan langkahnya melakukan perombakan birokrasi internal. 

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menduga masifnya pemberitaan tersebut merupakan bentuk "serangan balik" dari pihak-pihak yang kepentingannya terganggu oleh pengetatan pengawasan proyek infrastruktur.

Trubus melihat adanya indikasi kuat bahwa disinformasi sengaja disebarkan untuk menghambat pembenahan di Kementerian PU. 

“Kalau dilihat dari masifnya pemberitaan, terus juga ada yang terbawa semacam disinformasi, memang indikasi ke sana (diserang balik) sangat kuat gitu lho,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu (5/8).

Isu yang beredar mencakup rencana perjalanan dinas hingga mutasi pegawai. 

Trubus menduga resistensi ini muncul karena Dody mulai merotasi pejabat lama dan menindak tegas kedisiplinan, termasuk menyikapi data PPATK mengenai ribuan pegawai yang terindikasi judi daring. 

Baca Juga

Ahmad Muzani Ungkap PPHN Sudah Diserahkan ke Prabowo, Presiden Minta Segera Jadi Produk Hukum

Menurutnya, rotasi pejabat yang sudah lama menjabat sangat penting untuk memutus potensi mata rantai penyimpangan.

Untuk memperkuat transformasi ini, Trubus menyarankan pembentukan tim khusus guna memeriksa dugaan penyelewengan secara transparan dan berbasis bukti. 

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembersihan birokrasi ini sangat bergantung pada kemauan politik. 

“Ini kan tergantung political will. Kalau mau diselesaikan artinya ya dibersih-bersih, bisa dilakukan pembersihan. Tinggal bagaimana Pak Dody mau menyelesaikan ini gitu,” pungkasnya. 

Dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dianggap krusial agar menteri dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan dari kelompok tertentu. (dpi)