Pemerintah Dorong Cadangan Emas BI, Optimalkan 3.600 Ton Emas Tambang RI Jadi Stabilizer Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah mendorong penguatan sistem moneter Indonesia dengan mengoptimalkan potensi cadangan emas tambang sebesar 3.600 ton. 

Deputi Bidang ESDM Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan, Indonesia perlu membangun ekosistem emas dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, traceability, pemurnian, perdagangan hingga bullion banking. Hal ini akan berkontribusi besar bagi perekonomian negara.

Dengan kata lain, emas tidak hanya menjadi komoditas tambang, tetapi juga dapat berkembang menjadi instrumen keuangan dan aset strategis negara dan mampu mendukung sistem moneter.

"Kalau nanti ditambah lagi dengan penguatan cadangan devisa, emasnya BI semakin baik-semakin besar, maka ketika ada guncangan dinamika global, guncangan ekonomi, kita punya stabilizer namanya emas selain cadangan devisa tadi," kata Elen.

Diketahui, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. 

Sebagai gambaran, negara maju seperti Amerika Serikat memiliki cadangan emas mencapai 8.133,5 ton. Sementara Jerman memiliki 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton.

Baca Juga

Presiden Prabowo Dorong Kedaulatan Emas Nasional

Meski penyerapannya belum semasif negara maju, produksi emas Indonesia disebut telah mencapai kisaran 100 ton per tahun. 

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut, produksi yang tercatat secara resmi belum sepenuhnya menggambarkan aktivitas emas di lapangan. Masih terdapat produksi dan perdagangan emas yang belum tercatat dalam sistem resmi.

"Jadi memang ada beberapa catatan untuk emas ini memang yang mungkin teridentifikasi ada beberapa penjualan yang tanda petik ilegal gitu ya," ujar Tri.

Ke depan, pemerintah akan mendorong penataan aktivitas pertambangan rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 

Upaya tersebut diharapkan membuat aktivitas pertambangan emas lebih tertata dan produksinya dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengurangi peredaran emas melalui jalur ilegal.

"Mungkin nanti penambangannya lebih dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, tidak lari ke mana-mana, ilegalitasnya sedikit," tutupnya.

Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional.

Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun.

Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun.

Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun.

Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional. (aag)