Sudaryono Tutup 1.300 Dapur Gizi Gratis, Ancam Copot Status ASN PPPK

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menutup permanen 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah. 

Sanksi hingga ancaman pencopotan status Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga disiapkan bagi personel yang mengabaikan standar operasional prosedur (SOP). 

Sudaryono mengungkapkan bahwa penutupan ribuan dapur tersebut dilakukan hanya dalam kurun waktu tiga minggu sejak ia menjabat.

Langkah ini merupakan bentuk evaluasi ketat terhadap sistem dan pelayanan mitra penyedia program gizi gratis.

Terkait penutupan tersebut, ia menegaskan tidak akan pandang bulu terhadap fasilitas yang gagal memperbaiki kualitas pelayanannya sesuai dengan standar kelayakan pangan.

"Kalau nggak bisa diperbaiki ya kita tutup permanen. Jadi sudah saya sudah menutup mungkin 800 tambah kemarin saya sudah menutup 500, jadi sudah 1.300 saya tutup selama tiga minggu saya jadi kepala," beber Sudaryono saat menghadiri upacara penurunan bendera HUT RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Baca Juga

Wamendagri Ribka Haluk Siap Kawal Pengalihan Tata Kelola PPPK Guru ke Pemerintah Pusat

Eks Asisten Pribadi Prabowo itu menekankan bahwa ketegasan sistem ini diterapkan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat.

Ia menegaskan tidak akan menoleransi kelalaian sekecil apa pun yang berpotensi membahayakan nyawa.

"Manakala masih ada yang belum, ndak mau diperbaiki ya mohon maaf, demi nyawa seseorang, demi kesehatan seseorang, demi pemenuhan gizi seluruh anak-anak kita, demi primanya program ini, maksudnya baik, tujuannya baik, tapi pelaksanaannya nggak bisa kau ikuti, ya terpaksa harus, harus ditutup permanen," ungkapnya.

Tidak hanya menyasar operasional dapur penyedia, sanksi tegas juga diarahkan kepada sumber daya manusia yang terlibat langsung di lapangan. 

Sudaryono memastikan akan menindak secara administratif para personel negara yang tidak mampu mengikuti standar tinggi BGN.

"Yang tidak bisa dievaluasi, tidak bisa diperbaiki, mohon maaf harus saya tutup. Dan bagi personil-personil yang tidak bisa mengikuti standar tinggi yang saya punya, mohon maaf harus saya copot atau saya pecat status ASN PPPK-nya. Itu kira-kira," kata Sudaryono.

Kebijakan evaluasi menyeluruh ini dilatari oleh insiden dugaan keracunan makanan yang sempat menimpa penerima manfaat di sejumlah daerah.