Jelang Muktamar ke-35, Warga NU Ingatkan Akan Hal Ini
- nu.or.id
Jakarta, tvOnenews.com - Jelang perhelatan Muktamar Nahdatul Ulama (NU) ke-35 turut menjadi perbincangan hangat publik.
Sorotan turut datang diantaranya dari warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.
Gus Lilur turut meminta agar tak ada pihak yang menyertakan nama Presiden RI, Prabowo Subianto serta penggunaan fasilitas kekuasaan guna mengambil alih kepemimpinan PBNU dalam perhelatan Muktamar ke-35 tersebut.
- Istimewa
"Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur kepada awak media, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Gus Lilur menyebut pihaknya mendapati informasi adanya sosok yang tengah menjabat di pemerintahan berupaya mengkoordinir perhelatan Muktamar ke-35 NU.
Karenanya, ia meminta Presiden untuk turut serta mengingatkan para pejabat tersebut untuk tak mengakitkan fasilitas dan afiliasi politik dalam Muktamar ke-35 NU itu.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” katanya.
Gus Lilur mengingatkan rangkap relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU tersebut harus dijaga.
Hal itu agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Gus Lilur yang juga penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu bahkan mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut.
Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan posisi politik melalui penguasaan struktur NU.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU," ujarnya.
Gus Lilur turut menyorot Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid yang memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting dalam struktur NU.
Ia menilai selaiknya publik berhak menanyakan kedua sosok tersebut yang santer disebut bakal memimpin PBNU.
“Gus Ipul adalah Menteri Sosial dan Sekjen PBNU. Nusron adalah pejabat pemerintah dan memiliki posisi di struktur PBNU. Jangan sampai muncul persepsi bahwa jabatan pemerintahan harus diamankan dengan menguasai kepemimpinan NU,” katanya.
Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan kendaraan untuk mengamankan kepentingan politik siapa pun.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.
Ia berharap Presiden Prabowo tidak membiarkan muncul persepsi bahwa Istana ikut menentukan kepemimpinan PBNU.
“Presiden adalah Presiden Republik Indonesia. Pemerintah punya kewajiban menjaga negara, sementara NU punya mekanisme sendiri untuk menentukan kepemimpinannya. Jangan sampai batas itu dilanggar,” ujar Gus Lilur.(raa)
Load more