Sidang Perdana Kasus Daycare Little Aresha, Jaksa Ungkap Arahan: "Ditali Aja Dek Biar Aman atau Dibedong Biar Tak Banyak Gerak"

Yogyakarta, tvOnenews.com - Sebanyak 11 terdakwa yang merupakan pengasuh di Daycare Little Aresha menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Selasa (18/8/2026). 

Dalam sidang sesi pertama ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap adanya arahan kepada pengasuh untuk membatasi gerak anak dengan cara diikat maupun dibedong. 

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan surat dakwaan dihadapan majelis hakim. Jaksa mengungkap adanya arahan yang diterima oleh para pengasuh terkait cara menangani anak yang dianggap banyak bergerak atau sulit dikendalikan. 

"Ditali aja dek biar aman atau ditali aja dek biar tidak kemana-mana atau dibedong aja atau ditali aja biar tidak kewalahan. Serta, perkataan-perkataan lain yang pada intinya mengarahkan agar para terdakwa membedong ataupun mengikat dengan tali terhadap anak-anak," ungkap jaksa dalam persidangan. 

Jaksa mengungkap, para terdakwa sebagai pengasuh melaksanakan tugas sehari-hari tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Diyah Kusumastuti selaku ketua yayasan yang turut menjadi terdakwa. 

Kemudian, dalam tiap kelas terdiri dari 3-4 orang pengasuh dengan jumlah anak yang diasuh sekitar 15-35 anak. Sementara, ruang kelas hanya berukuran sekitar 2×3 atau 4×6 meter dan hanya dilengkapi satu kipas angin serta ventilasi yang sangat minim.

Baca Juga

Kompak Kawal Sidang Perdana Daycare Little Aresha, Orang Tua Korban Kenakan Pin dan Bentangkan Spanduk

Hal ini tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua yayasan kepada para orang tua pada waktu menawarkan program dan fasilitas yang ada di Daycare PG-TK Little Aresha yang seharusnya satu ruangan kelas hanya ada 7 anak. 

Ketika anak korban rewel, pengasuh diketahui juga menaruh mereka di ruangan gelap bahkan ada sebagian anak yang ditenggelamkan ke dalam bak kamar mandi. 

Atas perkara ini, 11 terdakwa dikenakan dakwaan primer yakni Pasal 77B jo Pasal 76B Undang-Undang (UU) RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 20 huruf c UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 126 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo lampiran I Nomor 111 UU RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang penyesuaian pidana.