Wamendagri Bima Arya Dorong Analis Kebijakan untuk Perkuat Formulasi Berbasis Data dan Berdampak Nyata

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mendorong para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) untuk memperkuat formulasi kebijakan yang berpijak pada data (evidence-based). 

Bima Arya menekankan bahwa setiap kebijakan yang disusun harus berorientasi pada hasil dan mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan Bima saat membuka Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK dalam Advokasi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (19/8).

Dalam arahannya, Bima menegaskan bahwa kebijakan merupakan instrumen utama dalam menghadirkan perubahan. Namun, merumuskan kebijakan yang presisi membutuhkan analisis yang matang dan logika perubahan yang kuat.

“Kebijakan adalah kunci dari perubahan. Sekali lagi, kebijakan adalah kunci dari perubahan. [Namun] tidak semua pemimpin yang terobsesi terhadap perubahan itu memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat,” ujar Bima.

Ia menyoroti pentingnya penerapan evidence-based policy secara objektif. Menurutnya, data harus digunakan sejak awal untuk mendiagnosis akar masalah, bukan sekadar digunakan untuk membenarkan keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Baca Juga

DPR Desak Kepala Daerah Jalankan Instruksi Kemendagri: Tidak Angkat Semua Timses Jadi Tenaga Honorer

“Bicara evidence-based itu datanya muncul kapan? Jangan-jangan data itu digunakan untuk membenarkan posisi kebijakan yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, Bima menyarankan agar para analis kebijakan tidak hanya berkutat pada teori, tetapi juga aktif membuka diri dan memahami kondisi riil di masyarakat.

“Jadi, Bapak-Ibu, sebagai analis kebijakan, kalau tidak gaul, kalau tidak mampu menembus semua ekosistem, insyaallah tidak akan merekomendasikan kebijakan didengar oleh atasan,” tutur Bima.

Analis kebijakan yang efektif, lanjutnya, adalah mereka yang mau berinteraksi langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga pengemudi transportasi publik, serta memadukan temuan di lapangan dengan teori dan data terkini.

Di akhir penjelasannya, Bima juga mengingatkan pentingnya pemantauan dan evaluasi (assessment and evaluation) setelah kebijakan dieksekusi. 

Ia berharap para analis kebijakan dapat mendampingi seluruh tahapan, mulai dari perumusan hingga pengukuran dampak nyata bagi masyarakat.