Usulan Keadilan DBH Anwar Hafid Direspons Positif Menteri Bahlil

tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang revisi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memastikan pembagian penerimaan negara memberikan rasa keadilan bagi daerah penghasil sumber daya mineral. Hal itu disampaikan setelah menerima audiensi Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama jajaran DPRD Sulawesi Tengah di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid menyampaikan aspirasi agar kebijakan DBH memberikan porsi yang lebih adil bagi daerah yang selama ini menjadi basis produksi sekaligus pengolahan sumber daya mineral, khususnya Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

“Kalau daerah sudah menjadi bagian dari proses pengolahan, maka kontribusi itu harus diakui dalam kebijakan fiskal," kata Anwar Hafid di Jakarta.

Anwar Hafid turut menjelaskan posisi strategis Morowali dan Morowali Utara dalam perkembangan industri nikel nasional. Kedua daerah tersebut tidak hanya menjadi wilayah produksi bahan tambang, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas pengolahan dan industri berbasis nikel dalam skala besar.

Menurut Anwar, perkembangan industri tersebut memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, daerah juga harus menanggung konsekuensi dari perkembangan kawasan industri, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga meningkatnya kebutuhan pelayanan publik.

Karena itu, Anwar menilai kontribusi daerah tidak semestinya hanya dilihat dari statusnya sebagai daerah penghasil bahan tambang. Ketika aktivitas ekonomi telah berkembang hingga tahap pengolahan, posisi tersebut dinilai perlu tercermin dalam kebijakan fiskal.

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Pastikan BBM Subsidi Tak Naik Sampai Akhir 2026 Meski Harga ICP Naik

Gubernur yang pernah memimpin Morowali selama dua periode itu menilai penataan kembali kebijakan DBH penting agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih proporsional oleh daerah.

"Jangan sampai daerah hanya disebut sebagai daerah penghasil, sementara beban yang ditanggung semakin besar,” ujarnya.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Bahlil. Menteri ESDM itu mengatakan pemerintah akan melihat kembali kebijakan yang berlaku dan membuka ruang untuk melakukan revisi apabila diperlukan.

“Kita akan lihat dan kita akan buka peluang untuk revisi. Yang penting kebijakannya harus memberikan rasa keadilan bagi daerah,” pungkas Bahlil.

Bahlil mengatakan pemerintah pusat terbuka terhadap masukan dari daerah penghasil dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan. Menurutnya, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan sumber daya alam harus memperhatikan kontribusi dan beban yang ditanggung daerah.

“Bahwa menurut Menteri ESDM, aspirasi (soal keadilan DBH) dari Pak Gubernur Anwar Hafid dan jajaran DPRD Sulawesi Tengah dapat diterima dengan baik,” kata Bahlil seusai menerima audiensi tersebut.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa aspirasi mengenai pembagian DBH bagi daerah penghasil dan pengolah sumber daya mineral mendapat ruang untuk dikaji di tingkat pemerintah pusat.

Bagi Sulawesi Tengah, persoalan tersebut menjadi penting karena Morowali dan Morowali Utara merupakan bagian dari kawasan yang memiliki posisi strategis dalam rantai industri nikel nasional. Karena itu, pembahasan mengenai DBH tidak hanya menyangkut besaran penerimaan daerah, tetapi juga bagaimana kebijakan fiskal nasional mengakui kontribusi, aktivitas pengolahan, serta beban pembangunan yang muncul di daerah.(chm)