Tanggap Darurat Gempa NTT, Dukcapil Turunkan Enam Tim ke Tujuh Kabupaten

Pola serupa diterapkan di Kabupaten Manggarai dengan Ibu Kota Ruteng. Tim dipimpin Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Handayani Ningrum. Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa untuk mendukung pelayanan di Labuan Bajo dan wilayah terdampak lainnya. Dukungan peralatan dan bahan pelayanan juga diserahkan kepada Pemda agar layanan tidak berhenti setelah tim pusat meninggalkan lokasi.

Menjangkau Manggarai Timur

Di Kabupaten Manggarai Timur, tim dipimpin Ketua Tim Kerja Wilayah III Zefanya Josua Jocom. Wilayah ini termasuk daerah yang mengalami dampak cukup berat, terutama di sejumlah kecamatan seperti Lamba Leda Utara. Tim membawa perangkat rekam dan cetak KTP-el serta menyerahkan dukungan berupa dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet kepada Pemda.

Dukcapil daerah menjadi mitra utama dalam memastikan pelayanan dapat berlangsung cepat. Tim pusat membantu memperkuat kapasitas yang sudah dimiliki daerah, sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak dapat segera ditangani.

Nagekeo dan Ngada: Dua wilayah dalam satu gerakan

Untuk Kabupaten Ngada dan Nagekeo, pelayanan dikoordinasikan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Muhammad Nuh Al Azhar. Dua wilayah ini mendapat dukungan lebih besar karena tim melayani dua kabupaten sekaligus. Sebanyak dua set alat rekam KTP-el dan dua set alat cetak KTP-el dibawa ke lapangan.

Baca Juga

Pulihkan Layanan Adminduk Pascagempa Flores, Dirjen Dukcapil Terjunkan Tim ke Ngada

Dukungan tersebut kemudian dilengkapi empat outer blangko KTP-el, dua ribbon, dua film, empat rim kertas, serta satu printer inkjet. Masing-masing kabupaten mendapatkan dukungan bahan dan peralatan sesuai kebutuhan pelayanan.

Di Ngada, tim berkoordinasi dengan Bupati Raymundus Bena dan jajaran Pemda. Sementara di Nagekeo, koordinasi dilakukan bersama Bupati Simplisius Donatus dan jajaran. Pertemuan dengan kepala daerah menjadi bagian penting dari gerakan tersebut. Sebab, pelayanan administrasi kependudukan dalam situasi bencana tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan posko penanganan bencana, pemerintah kabupaten, serta perangkat Dukcapil di daerah.

Ende dan Sikka ikut diperkuat