Tanggap Darurat Gempa NTT, Dukcapil Turunkan Enam Tim ke Tujuh Kabupaten

Gerakan jemput bola berlanjut ke Kabupaten Ende. Tim dipimpin Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil (BAKPS) Erliani Budi Lestari. Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el dibawa ke Ende. Pemda juga mendapatkan dua outer blangko KTP-el, satu ribbon, satu film, dua rim kertas, dan satu printer inkjet.

Di Kabupaten Sikka, pelayanan dikoordinasikan Plh. Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (PPPS) Ahmad Ridwan.

Satu set alat rekam dan satu set alat cetak KTP-el disiapkan untuk pelayanan warga terdampak. Dukungan bahan pelayanan dengan jumlah yang sama juga diserahkan kepada Pemda.

Dengan demikian, dukungan Ditjen Dukcapil tidak berhenti pada pelayanan langsung kepada warga. Ada upaya memastikan daerah tetap memiliki amunisi untuk melanjutkan pelayanan secara mandiri setelah tim pusat kembali.

Bukan hanya soal dokumen

Gempa besar yang mengguncang Flores menimbulkan dampak luas. Sejumlah kabupaten mengalami korban jiwa, warga luka-luka, kerusakan bangunan, serta perpindahan warga ke lokasi pengungsian. Manggarai menjadi salah satu daerah dengan jumlah pengungsi terbesar. Nagekeo menjadi wilayah penting karena berada di sekitar pusat gempa. Manggarai Timur, Sikka, Ende, dan Ngada juga menghadapi dampak kerusakan dan korban dengan tingkat yang berbeda.

Di tengah penanganan darurat yang melibatkan BNPB, Pemda, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai unsur kemanusiaan, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan. Sebab, ketika seseorang kehilangan dokumen kependudukan, yang ikut terancam bukan hanya selembar kartu atau selembar kertas. Ada akses terhadap hak-hak administratif warga yang harus tetap dijaga.

Karena itu, strategi Ditjen Dukcapil kali ini diarahkan untuk mendatangi warga, bukan menunggu warga datang ke kantor. “Dalam situasi bencana, negara harus hadir sedekat mungkin dengan masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh berhenti hanya karena warga sedang berada di pengungsian atau fasilitas pelayanan mengalami kerusakan,” ujar Teguh Setyabudi.

Ia menegaskan, jajaran Dukcapil di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Perangkat pelayanan yang dibawa ke lapangan sekaligus menjadi dukungan agar Pemda dapat terus memberikan pelayanan setelah masa tanggap darurat berakhir.