Tangani Dampak Gempa NTT, Mendagri Tito Karnavian Pastikan Layanan Adminduk hingga Bantuan Presiden Berjalan
- Kemendagri
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi penanganan pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan tersebut berlangsung di Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, pada Rabu (26/8).
Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito memaparkan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.
Fokus utama Kemendagri mencakup fasilitasi pemulihan dokumen kependudukan warga yang rusak atau hilang akibat gempa.
Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan dari Presiden, yang disalurkan melalui penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), dapat dikelola secara optimal dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah setempat.
Mendagri menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk membantu penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak.
Berdasarkan hasil peninjauan, tidak sedikit masyarakat yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat bencana.
“Kemarin waktu kami datang ke lokasi permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka minta dikembalikan lagi, khusus untuk Dukcapil kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain,” ujarnya.
Mendagri juga telah berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat yang hilang.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menerbitkan dokumen yang hilang seperti SIM, STNK, dan BPKB. “Juga kami mohon kepada Bapak Kapolri untuk menugaskan tanpa bayar, gratis,” jelasnya.
Di sisi lain, Kemendagri juga menugaskan tim khusus untuk mengasistensi penggunaan Bantuan Presiden yang telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan delapan kabupaten terdampak.
Total dana yang disalurkan mencapai Rp200 miliar, yang terbagi atas Rp40 miliar untuk Pemprov NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten.
Dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak, termasuk mereka yang mengungsi di tenda hingga berada di daerah pelosok.
“Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda, karena satu, karena rumahnya rusak, atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak skala prioritas adalah logistik,” ujarnya.
Load more