Kementerian UMKM Kawal Pemulihan Ekonomi Terdampak Bencana di Sumatera

Menteri Maman menekankan pentingnya akurasi dan sinkronisasi data agar program pemulihan tepat sasaran. Data calon penerima yang telah diverifikasi pemerintah daerah akan diintegrasikan melalui platform SAPA UMKM sehingga dapat menjadi basis pelaksanaan program sekaligus terhubung dengan program pemberdayaan lainnya.

"Apa yang sudah di-OK-kan melalui bupati, wali kota, dan gubernur, maka itulah yang akan kita terima dan masukkan ke dalam SAPA UMKM. Karena SAPA UMKM posisinya tidak untuk menolak, tetapi lebih kepada me-review apakah data yang masuk itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita siapkan," kata Menteri Maman.

Integrasi tersebut juga diharapkan menghasilkan basis data yang dinamis sehingga kondisi dan kebutuhan UMKM terdampak dapat terus diperbarui. Dengan demikian, dukungan pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi dapat dilanjutkan melalui program pembinaan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Mengingat waktu efektif pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 semakin terbatas, Kementerian UMKM meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima. Pengusulan data oleh pemerintah daerah melalui portal SAPA UMKM ditargetkan selesai paling lambat 14 September 2026.

"Waktu kita sangat terbatas hingga Desember. Saya mohon kerja sama dan dukungan penuh dari para gubernur, bupati, dan wali kota. Mari kita selesaikan verifikasi data tepat waktu agar bantuan masyarakat segera cair dan ekonomi daerah kembali bergairah," ujar Menteri Maman.

Selain dukungan melalui program rehabilitasi ekonomi, Kementerian UMKM memastikan fasilitas Klinik UMKM Bangkit yang telah beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan terus diaktifkan sebagai bagian dari pendampingan jangka panjang.

Baca Juga

Askrindo Dukung 512 Proyek Strategis dan Perkuat UMKM Nasional

Klinik UMKM Bangkit berfungsi sebagai pusat konsultasi dan penanganan berbagai persoalan usaha yang dihadapi UMKM terdampak bencana. Fasilitas tersebut juga mendukung pengumpulan dan pemutakhiran Data Tunggal UMKM sebagai basis penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, dukungan anggaran, serta pendampingan hingga 2028, Kementerian UMKM menargetkan pemulihan tidak hanya mengembalikan aktivitas usaha masyarakat seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan UMKM sebagai penggerak ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat di daerah terdampak.(chm)