PB SEMMI Soal DPR Terima Aspirasi Warga Pati dan Percepat Sahkan RUU Perampasan Aset: Bukti Parlemen Bekerja untuk Rakyat

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PB SEMMI, Achmad Donny, memberikan respons positif terhadap sikap DPR RI yang bersedia menyerap aspirasi dari masyarakat Pati. 

Ia menilai hal tersebut sebagai bentuk keseriusan parlemen dalam menuntaskan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Donny berpendapat bahwa keterbukaan DPR dalam membuka ruang diskusi membuktikan bahwa lembaga legislatif tersebut telah menjalankan fungsi representasinya dengan baik. 

Menurutnya, melibatkan masukan masyarakat merupakan bagian krusial dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.

“Ini bukti bahwa DPR RI bekerja untuk rakyat. Aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi mendapat ruang untuk ditindaklanjuti melalui proses kelembagaan. PB SEMMI mengapresiasi sikap tersebut,” ujar Achmad Donny.

Lebih lanjut, Donny mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki pengalaman langsung dalam memberikan masukan melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai RUU Perampasan Aset. 

Baca Juga

Nobar Film Laut Bercerita, Pemuda Diajak Merawat Ingatan Sejarah

Pengalaman tersebut memperkuat keyakinannya bahwa partisipasi publik adalah elemen vital bagi kualitas sebuah regulasi.

“Dari pengalaman kami mengikuti RDP, kami melihat bahwa proses legislasi memang membutuhkan masukan masyarakat. Karena itu, ketika DPR menerima aspirasi dan menunjukkan komitmen untuk menindaklanjutinya, kami menilai hal tersebut secara positif,” katanya.

Meski demikian, Donny memberikan catatan bahwa proses percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. 

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas substansi, memastikan adanya kepastian hukum, menghormati due process of law, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Donny berharap agar janji dan komitmen yang telah disampaikan oleh DPR RI dapat terealisasi dalam bentuk tindakan nyata yang berpihak pada kepentingan publik.

"DPR harus konsisten menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam setiap proses legislasi. Untuk RUU Perampasan Aset, kami berharap komitmen yang disampaikan benar-benar diwujudkan,” pungkasnya. (dpi)