Tak Punya Programmer Bukan Lagi Hambatan, Begini Teknologi Kecerdasan Buatan Mengubah Cara Membuat Software

Salah satu contoh yang muncul di Indonesia adalah Building Indonesia, program yang diperkenalkan Emergent bertepatan dengan momentum kemerdekaan. Platform tersebut ditujukan kepada pemilik usaha kecil dan founder yang ingin mencoba membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan bisnisnya.

Dalam keterangan penyelenggara, program tersebut menyediakan total hadiah Rp800 juta bagi 100 karya yang dipilih. Namun, nilai yang lebih menarik untuk dicermati bukan semata-mata kompetisinya, melainkan perubahan pola pengembangan teknologi yang ditawarkan.

“Pada momen Hari Kemerdekaan ini, kami ingin membuat proses ‘membangun’ menjadi lebih mudah diakses oleh para founder dan pemilik bisnis di seluruh Indonesia, sehingga ide mereka dapat diwujudkan meskipun tidak memiliki keahlian teknis,” ujar Co-founder & CEO Emergent.

“Setiap bisnis yang berhasil dibangun di platform kami selalu dimulai dengan cara yang sama: sebuah ide dan masalah nyata yang dijelaskan melalui kata-kata, kemudian diubah menjadi produk yang benar-benar dapat digunakan,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, pemilik bisnis tidak hanya ditempatkan sebagai konsumen software. Mereka memiliki kesempatan untuk ikut menentukan dan mengembangkan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka.

Kemudahan AI Tetap Membutuhkan Literasi Digital

Baca Juga

Menteri UMKM Sebut Diskon 50 Persen Biaya E-Commerce Bagi UMK Tunggu Jadwal Integrasi

Meski terlihat sederhana, kemampuan membuat aplikasi menggunakan AI tidak berarti seluruh persoalan pengembangan software otomatis selesai.

Sebuah aplikasi tetap membutuhkan tujuan yang jelas, pengelolaan data yang tepat, keamanan, pengujian, serta pemahaman terhadap kebutuhan penggunanya. Kesalahan dalam memberikan instruksi kepada AI juga dapat menghasilkan solusi yang tidak sesuai dengan persoalan sebenarnya.

Hal ini menjadi penting karena penggunaan AI di Indonesia terus meningkat. Kementerian Komunikasi dan Digital pada Juli 2026 menyebut tingginya adopsi AI perlu diimbangi dengan peningkatan kapabilitas agar pemanfaatannya tidak berhenti pada penggunaan dasar. ([Kementerian Komunikasi dan Digital][2])

Pemerintah juga menempatkan aspek transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan, serta inovasi yang bertanggung jawab sebagai bagian dari arah kebijakan AI nasional. ([portal.komdigi.go.id][3])

Dengan demikian, kemampuan menggunakan AI sebaiknya tidak hanya diukur dari seberapa cepat seseorang dapat menghasilkan sebuah aplikasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut benar-benar menyelesaikan masalah dan memberikan manfaat yang terukur.