Ramainya Dorongan Cabut Izin Ormas Usai Dugaan Kekerasan di Demo Agustus, Wamendagri: Harus Ada Pembuktian

Oleh karena itu, Bambang meminta Kemendagri mencabut izin ormas yang terbukti terlibat dalam tindak kekerasan tersebut.

"Kementerian Dalam Negeri harus mencabut izin ormas ini, kemudian juga kepolisian sebagai penegak hukum melakukan proses penegakan terkait dengan pidana yang menyebabkan warga masyarakat meninggal tadi," beber Bambang.

Di samping itu, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menyatakan tengah menyiapkan upaya hukum non-litigasi berupa somasi buntut tudingan yang menyerat nama Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshall atau Hercules.

Tudingan itu sebelumnya viral di media sosial terkait dugaan keterlibatan Hercules dalam kericuhan yang terjadi usai demo 27 Agustus 2026.

"Ini lagi kumpulkan bukti-bukti, mau somasi," kata Divisi Hukum DPP GRIB Jaya, Wilson Colling.

Namun, Wilson belum menjelaskan lebih jauh soal tujuan somasi yang akan dilayangkan tersebut.

Wilson memastikan jika keberadaan Hercules di suatu lokasi yang terjadi kericuhan untuk menjaga kondusivitas saat adanya aksi-aksi kericuhan oleh orang tak bertanggung jawab.

"Keberadaan Pak Hercules bersama sekelompok masyarakat di lokasi pada malam hari pascaperistiwa tersebut harus dilihat dalam konteks situasi keamanan dan kondisi lingkungan pada saat itu," ungkap dia.

"Kehadiran tersebut merupakan bagian dari upaya persuasif untuk memantau keadaan dan menjaga kondusivitas lingkungan, bukan untuk memperkeruh keadaan, melakukan provokasi, ataupun terlibat dalam benturan fisik," imbuhnya.

Dia juga menegaskan secara organisasi, tidak pernah ada instruksi dari Hercules untuk mengikuti demonstrasi maupun melakukan kegiatan apa pun yang berkaitan dengan aksi tersebut.

Oleh karena itu, menurut dia keberadaan individu tertentu di suatu lokasi tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai representasi tindakan organisasi.

Terlebih, lanjut dia, tanpa adanya bukti mengenai perintah, koordinasi, ataupun keterlibatan dalam suatu tindak pidana.

Dia juga menyayangkan munculnya sejumlah narasi di ruang digital yang menggunakan potongan video untuk membangun framing seolah-olah kehadiran seseorang di lokasi identik dengan keterlibatan dalam kerusuhan.

Padahal, kata dia, dalam perspektif hukum, kehadiran di suatu tempat tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan dalam tindak pidana.